Skip to main content

Di Hadapan DPR, Menteri Jonan: "Ya Tuhan aja Jadi Menteri..atau Malaikat"


Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengatakan bahwa dirinya tak mungkin mengecek semua pesawat yang mengalami kerusakan sebelum terbang. Pasalnya, sudah ada inspektur pemerintah yang bertugas mengecek pesawat.

"Kalau menteri disuruh memeriksa RTA (return to apron) setiap pesawat, ya Tuhan aja jadi menteri, atau malaikat," ujar Jonan seusai rapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa, 20 Januari 2015.

Jonan menjelaskan, setiap ada kerusakan mesin, pesawat tidak akan diberikan izin terbang. Pemberian izin terbang kepada maskapai akan diberikan apabila pesawat sudah dinyatakan layak terbang.

Dalam kasus AirAsia, Jonan mengatakan, pesawat dengan nomor penerbangan QZ8501 sempat mengalami masalah mesin dua hari sebelum kecelakaan terjadi pada Ahad, 28 Desember 2014. Namun, kata dia, kerusakan mesin tersebut sudah bisa diatasi di Bandara Juanda, Surabaya.

"Kan ada mekanismenya. Kalau ada ketentuan seperti ini, kalau RTA tidak dilaporkan, kita tahan pesawatnya, tidak boleh terbang, sampai dicek lagi dan layak terbang apa tidak. RTA harus dicek oleh inspektur pemerintah," kata dia.

Menurut dia, jika pesawat AirAsia QZ8501 mengudara, berarti kondisi persawat sudah dinyatakan layak terbang. Meski begitu, Jonan tak mau berspekulasi apakah ada kaitan antara kerusakan pesawat dua hari sebelum hari naas itu dan kecelakaan tersebut. [*/fs]
Labels:

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...
Read more

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...
Read more

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...
Read more