Partai Golkar diduga membarter persetujuannya atas pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri dengan pemberian dana talangan pemerintah untuk ganti rugi Lumpur Lapindo.
Pemerintah menganggarkan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat Lapindo di area terdampak di Sidoarjo, Jawa Timur, sebesar Rp 781,7 miliar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2015.
"Kami mendukung apa pun keputusan Presiden," kata Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang ditirukan seorang politikus partai beringin, seperti dimuat majalah Tempo edisi 26 Januari 2015.
Dukungan itu disampaikan Ical saat Ketua Fraksi PDI Perjuangan Olly Dondokambey menemuinya di Menteng, Jakarta Pusat, akhir 2014. Dalam pertemuan itu, Olly memaparkan rencana Presiden Joko Widodo yang hendak mengajukan Budi sebagai pengganti Jenderal Sutarman.
Ical sendiri sudah dua kali bertamu ke Istana untuk bertemu dengan Jokowi dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan. Dalam kedua pertemuan itu, Ical mengklaim hanya memberikan masukan soal APBN Perubahan 2015.
Juru bicara keluarga Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, membantah adanya barter dukungan Golkar dengan dana talangan Lapindo. "Kalau keluarga Bakrie belum ada dana, itu benar," kata Lalu.
Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa dalam pertemuan Ical dengan Olly ada juga permintaan soal penyelesaian kisruh dua kepemimpinan pada Partai Golkar.
Ical meminta pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, yang mengembalikan kepengurusan Golkar ke Musyawarah Nasional 2009, dapat dituangkan dalam keputusan formal. "Tapi ini bukan barter dukungan untuk pencalonan Budi Gunawan," kata Bambang.
Golkar menjadi salah satu partai oposisi yang mendukung pencalonan Budi Gunawan di Komisi Hukum. Secara aklamasi, tanpa Partai Demokrat, semua anggota Komisi Hukum menyetujui Budi sebagai Kapolri dan mengabaikan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. [tempo]