Skip to main content

Apa? Fadli Zon: KMP Siap Tampung Jokowi



Beredar kabar jika Presiden Joko Widodo akan melepaskan dirinya dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sebab, KIH selalu mendesak Jokowi segera melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Kabar tersebut semakin menguat setelah adanya pertemuan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi di Istana Bogor. Adapun pertemuan itu dilakukan setelah banyak desakan dari pihak KIH ke Jokowi untuk segera melantin Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sementara Budi adalah tersangka di KPK.

Wakil Ketua DPR Fadli Zoon menegaskan, pihaknya akan mendukung semua langkah yang dilakukan oleh Jokowi. Menurut dia, Koalisi Merah Putih (KMP) dengan senang hati menampung Jokowi jika keluar dari KIH.

"Pokoknya kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, apapun yang perlu kita lakukan akan kita lakuan," kata Fadli usai melakukan pertemuan bersama dengan petinggi KMP di Bakrie Tower, Jakarta, Kamis (29/1/2015) malam.

Namun, Fadli mengingatkan pada Jokowi tidak gusar dengan desakan itu. Pasalnya, sebagai presiden, Jokowi punya hak untuk melantik atau tidak melantik Jenderal bintang tiga sekaligus mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu.

"Harusnya apa yang diputuskan presiden itu hak prerogatif Presiden. Itu sudah disampaikan, DPR juga sudah menyikapi. Presiden tinggal memutuskan saja. Kita akan mendukung keputusan apapun kalau terkait masalah ini," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Sebelumnya dikabarkan, bahwa Fadli juga sempat berkomentar atas kinerja 100 hari kepemimpinan Jokowi. Ia juga menyoroti keberhasilan Jokowi. (Baca, Ini Komentar Fadli Zon Atas Keberhasilan 100 Hari Jokowi). [tar/inl/pekanews]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...