Skip to main content

Partai Demokrat: Apa Prestasi 100 Hari Jokowi?


Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan mengaku belum tahu prestasi Presiden Joko Widodo selama 100 hari ini. "Saya enggak tahu prestasinya apa. Terus terang saya menilai belum ada sesuatu yang menonjol," ujar Syarief Hasan, saat ditanya wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 27/1).

Justru beragam masalah yang semakin rumit tanpa penyelesaian yang dilihat Syarief pada masa awal pemerintahan Jokowi ini. Misalnya, penenggelaman perahu asing yang mengganggu hubungan diplomatik, sampai kekisruhan Polri dan KPK.

Mantan Menteri Koperasi dan UKM ini membandingkannya dengan masa awal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin. Saat itu SBY sudah mengumumkan program 100 hari kerja, kemudian semua diukur dan dievaluasi.

"Kalau ini kan beda ikrarnya, beda orangnya, beda sistemnya. Kalau sekarang ini enggak ada 100 hari. Dulu kan ada istilah inilah program 100 hari pemerintah," ucap Penasihat Fraksi Demokrat di DPR ini.

Ditengah banyaknya orang yang tidak bisa atau berani menjawab, ada netizen yang bernama Nica Abe berusaha menjawab dengan tulisan sebagai berikut:

"Prestasi jokwi 100 hari adalah "memecah belah" intitusi penegak hukum KPK dan Polri !"

Selain itu, politisi PDIP, Effendi Simbolon menyebutkan sekaranglah saatnya bagi yang mau lengserkan Jokowi.

Lalu, bagaimana dengan Anda? [rmol/pekanews]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...