Tak cukup rasanya emosi rakyat kepada Menteri Tedjo jika hanya di laporkan ke pihak kepolisian karena telah sebut "rakyat tak jelas". Tuntutan Menteri Tedjo di gusur alias di berhentikan dari menteri pun mulai bermunculan.
Laman Rmol melansir, bawha polemik Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) versus Polri merupakan momentum Presiden Joko Widodo untuk membersihkan dan membenahi KPK dan Polri dari oknum-oknum bermasalah.
Demikian disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Duta Joko Widodo, Joanes Joko, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 27/1).
"KPK dan Polri merupakan tiang utama institusi penegakan hukum maka tidak pada tempatnya bila permasalahan oknum-oknum justru malah menarik kedua institusi tersebut dalam polemik yang berkepanjangan," tegas Joanes.
Joanes menegaskan, ia juga sangat menyayangkan pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhy, yang menyebut pendukung KPK sebagai rakyat tidak jelas. Sebagai pembantu Presiden, jelas justru Tedjo tidak memahami semangat Nawacita.
"Untuk itu kami mendukung Presiden untuk mempertimbangkan pergantian para aparatur negara dan pembantu-pembantu presiden yang tidak memahami semangat Nawacita dan Trisakti," demikian Joanes.
Seperti di ketahui, menteri Tedjo adalah jatah yang diberikan Jokowi kepada partai NasDem. Dikabarkan selain dapat beberapa jatah menteri, partai yang di ketuai Surya Paloh itu juga dapat jatah posisi ketua Jaksa Agung. Hal ini yang mungkin membuat salah satu kader PDIP kecewa. Ya, politikus yang bernama Effendi Simbolon dalam sebuah kesempatan sampaikan rasa kecewanya, mengapa partai Nasdem banyak dapat kursi. (Baca, Jangan cuma NasDem saja yang dapat kursi ) [rmol/pekanews]