Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah baik.
"Presiden sudah bekerja keras. Tentu 100 hari tidak cukup," kata Zulkifli Hasan dalam Silaturrahmi Kebangsaan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Papua di Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok II, Jayapura, Papua (Selasa, 27/1).
"Nanti kita lihat lebih lanjut. Sekarang ini apa yang dilakukan sudah bagus," tambah Zulkifli.
Hanya saja kata dia, yang perlu ditangani saat ini adalah polemik antara lembaga Polri dengan KPK.
"Saya berharap ini segera bisa diselesaikan, agar KPK kita perkuat, demikian juga Polri," ungkapnya. (Baca, Partai Demokrat: Apa Prestasi 100 Hari Jokowi?)
Zulkifli juga mendukung langkah Presiden Jokowi yang membentuk tim independen untuk menyelesaikan permasalahan di internal Polri dan KPK.
Dengan demikian, tambah politisi PAN ini, apabila Polri dan KPK sudah damai, dua lembaga penegakan humum itu bisa melanjutkan pekerjaannya masing-masing dengan baik.
Jelang 100 Hari, 'Kabinet Kerja' Nothing Special
Pendapat berbeda terjadi soal kinerja menjelang 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan "Kabinet Kerja" dinilai tak ada yang spesial. Hal ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan Indexpolitica.
Penelitian itu dilakukan terhadap seorang menteri dan kementriannya di capture sejak Kabinet kerja dilantik sampai dengan sekarang. Data tersebut kemudian dianalisa dengan metode Statistik kuantitatif sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan sementara.
"Secara umum kinerja menteri menteri Jokowi biasa saja Sebagian besar masih berkumpul di sekitar titik nol artinya Nothing Special," kata Denny Charter Direktur Eksekutif Indexpolitica saat memaparkan hasil penelitiannya, Jakarta, Selasa (27/1/2015).
Menurut Denny, penyebabnya karena beberapa statmen Menteri Kabinet Kerja yang cenderung blunder. Diantaranya, Tedjo Edhie selaku Menkopolhukam. Dimana Statmen Tedjo terkait memanasnya hubungan KPK-Polri, Tedjo malah mengeluarkan statmen yang blunder.
"Selain itu, Thahjo Kumolo, dan Rini Soemarno. Ketiga menteri itu memeliki sentiment negative oleh Netizen," ujar Denny.
Meski demikian, kata Denny, ada beberapa kementerian yang menopang pemeringtahan Jokowi-JK. Adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikomandai Susi Pudjiastuti dinilai memberikan citra yang baik buat pemerintahan Jokowi-JK.
Sebab, beberapa kebijakan Susi yang dinilai kontrovesial oleh publik. Dimana, Susi mengeluarkan kebijakan untuk menenggelamkan dan mengebom kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia. Kebijakan itulah yang dinilai pro dengan rakyat kecil.
"Kebijakan dari Menteri Susi yang kontroversi sepertinya memuaskan Netizen seperti ketegasan menegelamkan kapal pencuri ikan. Selanjutnya ada Menteri Desa Marwan Jafar diperingkat kedua yang juga mendapat sentiment cenderung positif oleh Netizen.
Dalam penelitiannya, Indexpolitica mengukur angka kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi -JK dengan menggunakan media sosial. Metode yang digunakan adalah dengan mengcapture semua pembicaraan di Social. Setidaknya, Denny meyakini, hasil monitoring dari indexpolitica ini bisa menjadi Second Hand Opinion terhadap kinerja Kabinet kerja Jokowi. [rmol/inilah/pekanews]