Skip to main content

Alamak! Sebut "Rakyat Tidak Jelas", Menkopolhukam Tedjo Edhy Picu Reaksi Netizen



Pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno hari ini, Sabtu, 24 Januari 2015 di Istana Kepresidenan ternyata menjadi blunder yang memicu kemarahan netizen.

"Jangan membakar massa, mengajak rakyat, ayo rakyat, tidak boleh seperti itu. Itu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia, konstitusi yang akan mendukung, bukan dukungan rakyat yang tidak jelas itu"  ~ Menkopolhukam Tedjo Edhy P.


Rupanya, bagian kalimat "bukan dukungan rakyat yang tidak jelas" itulah yang memicu kemarahan netizen. Mereka pun langsung bereaksi keras.

@ulil: Pak Tedjo punya istilah baru, "rakyat tidak jelas". Inggrisnya kira2: random people?  :))
 

@BiLLYKOMPAS: Gw bagian dari rakyat yang tidak jelas seperti kata menteri tedjo
 

@wahidahsuaib: #Menkopolhukam lama di laut.. msh mabuk laut kyknya :p
 

@Rezaaaaaa_: Njirr bearti gw jg dong :|
 

@Mellaz_id: Lebih nggak jelas lagi saya,  masuk kategori dedemit :d
 

@yennywahid: Pak Tejo kami memang RAKYAT tidak jelas tapi tuntutan kami JELAS bhw pemerintah hrs berantas korupsi bukan lindungi koruptor!
 

@ruaien: Terima kasih pak menteri, ungkapan anda menyebut kami rakyat tidak jelas adalah ungkapan bernuansa sufistik dan kontemplatif.. :')
 

@hotradero: "Rakyat yang tidak jelas" itu bukan merujuk pada obyeknya - tapi pada yang melihat. Hatinya sudah rabun.

Entah apa yang dimaksud Menteri Tedjo dengan "dukungan rakyat yang tidak jelas". Keberadaan para aktivis dan publik di Gedung KPK semalam sangat jelas sebagai bentuk dukungan untuk pemerintahan yang anti tindakan koruptif.

Namun, bisa dipahami, bila mungkin Menteri Tedjo agak bingung, karena mereka yang hadir di KPK semalam adalah orang-orang yang mendukung partai penguasa yang kini terbukti mendukung seorang tokoh koruptif sebagai calon tunggal Kapolri dan membuat -tak hanya sekedar gesekan- benturan di tubuh penegak hukum Indonesia.

Tidak sampai disitu saja, ada juga gambar sebagai berikut:



Sampai kabar ini di sampaikan, nama Tedjo masih menjadi trending topic di laman Twitter. [fs/pekanews]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi