Skip to main content

Kenapa Baru Sekarang Mengkritik Jokowi Asyik-asyik Saja? Ini Analisanya


Ada perubahan cukup menonjol yang terlihat di barisan yang dulu habis-habisan mendukung Joko Widodo alias Jokowi dalam Pilpres 2014.

Seorang praktisi media, Joko Intarto, dalam sebuah status di facebook-nya baru-baru ini menganalisa mengapa kini "fans" Jokowi mulai toleran terhadap aksi-aksi kritik kepada idolanya itu. Situasi tersebut sangat berbeda dengan masa Pilpres lalu dan di hari-hari pertama pemerintahan, di mana setiap orang yang mengkritik Jokowi pasti menuai hujan "bully".

"Sekarang mengkritisi Jokowi mah asyik-asyik saja," tulisnya.

Analisa dia, perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kontrak Jasmev (media volunteer Jokowi) sudah berakhir. Jadi tidak ada dana lagi dari Jokowi maupun sponsornya untuk para pemilik akun robot dan akun palsu yang tidak jelas untuk mem-"bully" pengritik Jokowi.

Analisa kedua, para pemuja Jokowi mulai kecewa telah salah pilih sehingga tiarap karena malu berat.

Ketiga, para pemuja Jokowi kebingungan untuk membela pujaannya karena tidak ada bahan baru yang bisa diolah untuk pencitraan.

"Blusukan sebagai andalan hanya begitu-begitu saja. Masuk got, nyebur sawah, selfie di pasar. Kuno banget. Tidak ada ide baru," sebut dia.

Atau, para pemuja Jokowi mulai kelimpungan dengan harga kebutuhan pokok yang tetap tinggi walau BBM beberapa kali dinaikkan atau diturunkan tapi tetap lebih mahal dari sebelumnya.

"Elite pemuja Jokowi yang berharap dapat posisi penting di kabinet maupun di BUMN gigit jari karena kalah bersaing dengan sesama pendukung yang beruntung. Walau, mungkin saja mereka mengeluarkan modal lebih banyak," terangnya.

Mungkin juga, para pemuja Jokowi sudah putus asa karena terlalu sulit untuk mempertahankan Jokowi pada posisinya sebagai presiden.

Kalau demikian kenyataannya, lanjut Joko dalam statusnya, maka benar kata para pengamat yang memprediksi rezim Jokowi -JK hanya akan bertahan paling lama 1 tahun.

"Sebab sudah 100 hari pemerintahan berjalan, hanya program pencitraan dan penyengsaraan rakyat yang sukses dilaksanakan," ungkapnya. [rmol]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi