Ini 'Bocoran' Temuan dan Rekomendasi Tim Independen ke Jokowi di Kasus KPK vs Polri

Tim Independen memberikan saran tegas kepada Presiden Jokowi dalam menyelesaikan kisruh KPK-Polri.

Tim yang diketuai Ahmad Syafi'i Ma"arif itu meminta Presiden tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Usulan kami, BG (Budi Gunawan) jangan dilantik. Harus ada calon baru. Kapolri gimana kok tersangka," ucap Syafi'I Ma'arif usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/1).

Kata Buya Syafi'i, demikian ia kerap disapa, ada beberapa pihak yang menyarankan BG dilantik dulu kemudian diberhentikan. Tim Independen tidak setuju dengan usulan.

"Bagaimana kalau dia nanti menyusun kekuatan, tidak mau diberhentikan? Saran kami bulat, BG jangan dilantik," jelasnya.

Respons Jokowi saat menerima saran itu baik. Menurut Buya, Jokowi akan mempertimbangkan saran yang disampaikan tim.

"Akan dipertimbangkan. Pokoknya secepatnya. Mudah-mudahan bulan ini selesai," tandas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Ternyata, Pencalonan Komjen BG Bukan Insiatif Jokowi Terkonfirmasi

Pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri bukanlah inisiatif pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata memang benar adanya.

Hal ini dikonfirmasi Ketua Tim Independen Buya Syafii Ma'arif.

"Pengajuan BG (Budi Gunawan) bukan inisiatif presiden. Dia (Presiden) tadi memang tidak bilang begitu. Tapi, ini benar. Saya dapat informasi bagus," ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini usai menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/1).

Lalu, inisiatif siapa? Buya tidak mau bicara secara gamblang. "Itu sudah rahasia umum. Anda sudah tahu lah," imbuhnya.

Apakah dari PDI Perjuangan dan Megawati? Buya tidak membenarkan tapi tidak membantahnya. "Pokoknya, kalau bacaan saya, yang mengusulkan bukan datang dari Presiden," tandasnya.

Karena itu, dengan adanya kisruh dalam pencalonan Budi, Buya berharap presiden bisa bersikap tegas. "Harus ada suara dari Istana secepatnya. Saya harap bulan ini sudah selesai," tandasnya. [rmol]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog