Skip to main content

Ini 'Bocoran' Temuan dan Rekomendasi Tim Independen ke Jokowi di Kasus KPK vs Polri

Tim Independen memberikan saran tegas kepada Presiden Jokowi dalam menyelesaikan kisruh KPK-Polri.

Tim yang diketuai Ahmad Syafi'i Ma"arif itu meminta Presiden tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Usulan kami, BG (Budi Gunawan) jangan dilantik. Harus ada calon baru. Kapolri gimana kok tersangka," ucap Syafi'I Ma'arif usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/1).

Kata Buya Syafi'i, demikian ia kerap disapa, ada beberapa pihak yang menyarankan BG dilantik dulu kemudian diberhentikan. Tim Independen tidak setuju dengan usulan.

"Bagaimana kalau dia nanti menyusun kekuatan, tidak mau diberhentikan? Saran kami bulat, BG jangan dilantik," jelasnya.

Respons Jokowi saat menerima saran itu baik. Menurut Buya, Jokowi akan mempertimbangkan saran yang disampaikan tim.

"Akan dipertimbangkan. Pokoknya secepatnya. Mudah-mudahan bulan ini selesai," tandas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Ternyata, Pencalonan Komjen BG Bukan Insiatif Jokowi Terkonfirmasi

Pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri bukanlah inisiatif pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata memang benar adanya.

Hal ini dikonfirmasi Ketua Tim Independen Buya Syafii Ma'arif.

"Pengajuan BG (Budi Gunawan) bukan inisiatif presiden. Dia (Presiden) tadi memang tidak bilang begitu. Tapi, ini benar. Saya dapat informasi bagus," ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini usai menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/1).

Lalu, inisiatif siapa? Buya tidak mau bicara secara gamblang. "Itu sudah rahasia umum. Anda sudah tahu lah," imbuhnya.

Apakah dari PDI Perjuangan dan Megawati? Buya tidak membenarkan tapi tidak membantahnya. "Pokoknya, kalau bacaan saya, yang mengusulkan bukan datang dari Presiden," tandasnya.

Karena itu, dengan adanya kisruh dalam pencalonan Budi, Buya berharap presiden bisa bersikap tegas. "Harus ada suara dari Istana secepatnya. Saya harap bulan ini sudah selesai," tandasnya. [rmol]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi