Skip to main content

Politisi PDIP Sugianto Sabran: Demi Allah, Laporan Saya Tidak Ada Kaitannya dengan Budi Gunawan


Di tengah keterangan pers kuasa hukum Bambang Widjojanto (BW) di depan kantor Bareskrim Polri beberapa saat lalu, terdengar teriakan dari seorang yang mengaku korban Wakil Ketua KPK itu.

"Saya ini korban Bambang Widjojanto," seru Sugiyanto Sabran yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pilkada Kotawaringin Barat atau Kobar pada 2010 lalu.

Sabran merupakan Calon Bupati Kotawaringin Barat dan sempat ditetapkan KPUD sebagai pemenang di Pilkada. Namun, kemenangannya digugat ke MK. Lewat keputusan akhir MK, Sugiyanto pun kalah. Kebetulan kuasa hukum dari lawan politik Sabran, Ujang Iskandar, adalah Bambang Widjojanto.

Sebenarnya, Sabran telah melaporkan kasus dugaan kesaksian palsu ini ke polisi sejak 2010 lalu. Namun tidak diproses.

Pada 19 Januari lalu ia melaporkan kembali kasus yang sama ke Bareskrim Polri, dan langsung diproses. Penetapan BW sebagai tersangka dilakukan 4 hari setelah laporan Sabran.

"Saya melaporkan, mencari kebenaran dalam penegakan hukum. Itu direkayasa BW dan kawan-kawan. Tidak ada motif dendam," ungkap Sabran di Masjid Al Ikhlas, Mabes Polri.

Sabran membantah laporan ke polisi adalah perintah orang lain atau balas dendam setelah Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Demi Allah tidak ada hubungan dengan BG. Murni penegakan hukum. Jika salah, tangkap saya," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Mantan anggota Komisi III DPR RI itu menjelaskan, kesaksian dalam kasus Pilkada Kobar di MK banyak mengalami rekayasa.

"Bahkan beberapa saksi telah meminta maaf kepada saya. Mengaku kecewa karena diberikan janji sesuatu," bebernya. [rmol]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...