Skip to main content

Relawan Jokowi Galang Kekuatan Bentuk Sekber Tanpa Kubu Abdee Slank, Netizen: "Proyek Lagi"



Ternyata masih ada pendukung Jokowi yang masih setia menemani dan memberikan dukungan dalam menjalankan pemerintahan ditengah perpecahan yang terjadi.

Seperti dikabarkan, bahwa ada sejumlah organisasi relawan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla membentuk Sekretariat Bersama Partisipasi Indonesia, Kamis (29/1/2015). Sekber ini dibentuk untuk merespons situasi yang terjadi belakangan ini. Melalui pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Sekber menyatakan bahwa kisruh politik hukum yang terjadi mereka nilai dilatari kepentingan politik partai yang berada di belakang Jokowi.

Oleh karena itu, para relawan kembali berkumpul untuk menyatakan dukungan agar Jokowi mampu mengatasi segara persoalan yang terjadi.

"Kami tidak akan biarkan Jokowi sendirian," demikian pernyataan Sekber relawan.

Ada tujuh organisasi relawan besar yang tergabung di dalamnya, yakni Projo, Seknas Jokowi, Duta Jokowi, Relawan Penggerak Jakarta Baru, Pusat Informasi Relawan, Jaringan Nasional Indonesia Baru, Jokowi Mania dan sejumlah gugus relawan lain yang tersebar di Indonesia.

Dukungan

Dukungan para relawan ini dituangkan dalam sejumlah pernyataan. Pertama, relawan menyatakan tetap solid mendukung penuh Presiden Joko Widodo. Kelompok relawan yang menarik dukungan dan menyalahkan Presiden mereka anggap bukan representasi dari relawan.

"Bahkan, kami tidak mengenal nama-nama organisasi atau tokoh relawan semasa kampanye pemenangan presiden, kecuali relawan "Salam Dua Jari" (Abdee Slank dan kawan-kawan)," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Para relawan ini menyatakan masih memercayai bahwa Jokowi akan memenuhi janji yang diucapkannya saat kampanye Pemilihan Presiden lalu. Dalam 100 hari pertama, pemerintahan Jokowi-JK dinilai masih melakukan pembenahan sistem.

Ketiga, erkait kisruh antara KPK dan Polri, para relawan mengapresiasi langkah yang diambil Jokowi dengan membentuk tim independen. Mereka menilai, tokoh-tokoh yang dipilih Jokowi kredibel dan independen untuk membantu memberikan masukan untuk mencari jalan keluar atas konflik yang terjadi.

Keempat, relawan mendorong Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja kabinet demi terwujudnya 'Nawa Cita'. Menurut relawan, kinerja pembantu presiden adalah kunci bagi suksesnya program pemerintah. Relawan pun meminta para menteri fokus bekerja dan tidak terpengaruh kisruh politik di Indonesia.

Kelima, relawan mendukung sikap mandiri presiden untuk menolak tekanan atau intervensi dari kekuatan politik di belakangnya dengan cara-cara santun dan rendah hati.

"Kami tahu, tegas tidak berarti sok kuasa dan unjuk kekuatan. Kami selalu siap berada di belakang presiden jika ada kekuatan mana pun yang berusaha menekan presiden dengan berbagai cara agar presiden melenceng dari Nawa Cita," demikian pernyataan relawan.

Terakhir, para relawan mendorong presiden untuk menguatkan partisipasi publik dalam menjalankan pembangunan nasional. Mereka yakin, ruang yang luas bagi partisipasi publik dapat membawa dampak positif, yakni tercapainya Nawa Cita.

Dalam waktu yang bersamaan, di laman media sosial dengan singkat netizen berikan komentar, "kok belum sadar2 juga ya..?," tulis Andang Satria Siregar.

Sedang netizen yang bernama Pardamean Siagian menuliskan, "proyek lagi" disalah satu grup laman Facebook.

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...