Skip to main content

Kasihan, Media Asing Sekelas TIME Pun Tertipu Akun Jokowi


Tidak sedikit orang yang tertipu oleh akun Joko Widodo di Facebook. Selama ini akun itu dianggap sebagai akun resmi milik Presiden Joko Widodo.

Apalagi, akun yang sudah disukai oleh 2,1 juta pengguna Facebook ini  sudah diverifikasi oleh Facebook.

Yang tertipu bukan hanya masyarakat dan media di Indonesia. Media asing sekelas TIME pun ikut tertipu.

Misalnya, dalam tulisan di edisi Rabu lalu (28/1), yang menyoroti fenomena pendarahan dukungan Jokowi, jurnalis TIME Yenni Kwok juga mengutip pernyataan dari akun palsu itu.

"Hari Minggu lalu Presiden Indonesia Joko Widodo menulis di halaman Facebook miliknya: Suro Diro Joyonirat Lebur Dening Pangastuti," tulis Yenni Kwok.

Kalimat singkat  itu berarti bahwa sikap keras kepala, picik dan amarah hanya dapat ditaklukkan dengan kebijaksaan, kebaikan dan kesabaran.

Sejauh ini sudah lebih dari 84 ribu pengguna Facebook yang mengacungkan jempol untuk tulisan itu. Juga hampir 10 ribu yang memberikan komentar dan 1.400 membagikan ke pengguna Facebook lainnya.

Beberapa hari terakhir ini, publik kaget setelah Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan bahwa Jokowi sama sekali tidak memiliki akun FB dan Twitter.

Dia membenarkan bahwa kedua akun itu dibuat saat menjelang Pilpres 2014.

Menurut Andi, admin kedua akun itu ada di Posko Cemara 19, salah satu posko pemenangan Jokowi di masa pilpres.

Setelah menjadi presiden, sebut Andi, Jokowi sudah lepas tangan dan tidak pernah menggunakannya lagi.

Selain akun Jokowi, akun yang selama ini dianggap milik Ibu Negara Iriana Widodo pun ternyata palsu. [rmol]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...