Skip to main content

Wow, Isue "JK For Presiden?" Mencuat Lagi


Hiruk pikuk Cicak Buaya Jilid 3 beberapa pengamat menduga pertarungan PDIP dengan KPK atau PDIP ingin melemahkan KPK.Selain keinginan Abraham Samad menjadi calon Wapres di Pilpres mendamping Calon Presiden Jokowi di Pipres. Menanggapi hal ini Direktur Lembaga Kajian Ekonomi Sosial Politik (LK Ekosop) Taufiqurokhman mengatakan pada Keseleg.com, sesungguhnya ini tahun terberat cobaan dari Pemerintahan Presiden Jokowi. "Bahkan banyak pengamat yang sudah melontarkan Pemerintahan saat ini tidak akan bertahan lima tahu," jelas Taufik

Taufik menegaskan, Presiden Jokowi direpotkan dua hal, baik di internal kabinet dengan pernyataan para menterinya seperti Menko Polkam yang menyebut "pendukung KPK rakyat tidak jelas" ataupun di Partai Pendukung PDIP seperti Effendi Simbolon yang mengatakan "kalau mau memakzulkan Presiden sekarang, tapi harus keduanya dengan Jusuf Kalla," tegas Taufik. Dalam pernyataan ini tersirat ada ke khawatiran sekaligus Jusuf Kalla harus sama-sama "dimakzulkan", terang Taufik

Tersiar kabar bahwa banyak tokoh saat ini sudah merapat klagi Jusuf Kalla entah agenda politiknya apa, tapi jika dilihat dari pernyataan Effen Simbolon agar turun keduanya tergambar ada kekhawatir yang lebih ekstrim publik lebih percaya pada Jusuf Kalla dalam memimpin tegas Taufik.

Sambil berseloroh Taufik bilang, apa mungkin JK sedang menyiapkan "Strategy JK For Presiden?". Ini isue yang berkembang disaat sedang terjadi Cicak versus Buaya Jilid 3. Ini isue lhoe, apakah benar atau tidak? sekali lagi, ini isue yang belum tentu jelas kebenaranya," tegas Taufik.

Seperti diketahui, Jusuf Kalla pada kompetisi Pilpres 2009 adalah calon presiden (capres) berpasangan dengan Wiranto dari partai Hanura, namun kalah dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono kala itu. [keseleg/peknews]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...