Skip to main content

Jika Palsu, Lalu Siapa 'Jokowi' yang Saling Sindir dengan SBY di Facebook?


Akibatnya banyak blunder kepada Jokowi sendiri. Pernyataan Istana yang sebut presiden Joko Widodo tidak punya akun di sosial media - Facebook dan Twitter - menimbulkan banyak pertanyaan publik.

"Presiden tidak memiliki atau memegang akun apapun baik itu Twitter atau Facebook," kata Andi di Jakarta, Selasa 27 Januari 2015.

Lantas, siapa orang yang selalu menjawab pernyataan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono? Diketahui, SBY sering memberi pernyataan terkait kondisi bangsa, meski sudah tidak menjabat sebagai Presiden. Kedua tokoh itu pun kerap saling sindir di media sosial.

Terakhir, pernyataan SBY di akun sosial yang disambut oleh Jokowi di Facebook adalah soal Polri Kita.

SBY mengungkapkan isi hati sekaligus keprihatinan dengan kondisi Polri saat ini. Termasuk menyinggung soal adanya isu soal "pembersihan orang-orang SBY" di Polri.

Pernyataan SBY itu tak lama langsung disambut oleh Jokowi melalui akun Facebook Joko Widodo.

"Tidak ada itu istilah "Pembersihan orang-orang Bapak SBY", kita tidak sedang mengalami "Patahan Politik", juga tidak sedang dalam pertempuran antar generasi, justru sekarang ini perjalanan tatanan pemerintahan dilakukan secara gradual dan juga memperhatikan benang merah segala kebijakan."

Kata Jokowi, kebijakan di masa lalu yang kurang bagus, akan diperbaiki, yang sudah bagus akan ditingkatkan. "Kalaupun ada pergantian-pergantian pejabat di tubuh pemerintahan itu hanya sirkulasi manajemen pejabat publik, dan itu hal yang biasa untuk penyegaran manajemen tata kelola kebijakan publik."

Komentar terakhir, Jokowi mengatakan, dalam era ini pembangunan yang massif dengan muatan ideologi "Kedaulatan di segala lini" akan mengantarkan bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang kuat, dan bangsa yang memiliki landasan modal yang kuat akan mampu bertahan dan memenangkan dari segala kompetisi di dunia Internasional. "Itu visi besar saya soal Indonesia Raya," ujar Jokowi.

Pertanyaannya sekarang, siapa yang menulis di akun Facebook Joko Widodo? Sementara Seskab Andi Widjajanto menegaskan, sejumlah akun yang mengatasnamakan Jokowi maupun Ibu Negara Iriana Joko Widodo di media sosial bukanlah milik dua orang itu. "Opini juga bukan. T‎ermasuk Ibu Iriana juga bukan," tegasnya. (Baca, Video Ini Bukti Jokowi Punya Kun Facebook dan Twitter)

Meski begitu, kata Andi, keberadaan akun-akun tersebut sejauh ini tidak merugikan sehingga tidak perlu diramaikan.

"Tidak ada larangan juga‎, sejauh ini tidak ada pernyataan dari pemilik akun itu bahwa mempresentasikan Presiden," ujarnya. (viva/sal)

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi