Skip to main content

Alhamdulillah, Usai Laudya Cynthia Bella, Kini Giliran Revalina S Temat yang Ingin Berhijab


Aktris, Revalina S Temat mengungkapkan niatnya berhijab. Beradu akting dengan Laudya Cynthia Bella di film Assalamualaikum Beijing, Revalina mengenakan hijab dan menutup aurat.

Mantan kekasih Ringgo Agus Rahman ini mengaku tengah memantapkan hatinya. "Keinginan sih ada. Aku penginnya mau memantapkan dulu, sekali pakai jilbab nggak dibuka-buka lagi," ucap Revalina di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, baru-baru ini. (Baca, Dengan Hijab Laudya Lebih Cantik)

Selain itu, film Assalamualaikum Beijing diakui Revalina menghadirkan banyak pengalaman baru. Maklum, seluruh syuting dilakukan di luar negeri. "Misalnya waktu di Hong Kong, saya salah lihat jadwal berangkat pesawat. Akhirnya harus nunggu enam jam buat terbang lagi," kenang Revalina sambil tersenyum.

Lawan main Revalina, Laudya Cynthia Bella sendiri mengaku memutuskan berhijab usai syuting film itu. "Selama disana aku memakai hijab yang disediakan oleh Zoya. Ternyata, ini panggilan hati buat aku untuk mantap berhijab," kata Bella beberapa waktu lalu. (Baca, Bella 4 kali Umroh Putuskan Berhijab)

"Bagus cantik dia pakai jilbab, mudah-mudahan cepat nyusul Bella. Pengen sih lihat Bella pake jilbab makin keluar auranya. Mudah-mudahan kalau niatnya baik hasilnya juga baik," kata Revalina, mengomentari keputas berhijab Bella. [hanter]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...