Skip to main content

Partai Nasdem Targetkan Rebut 50 Persen Pilkada 2015


Partai Nasdem menargetkan bisa merebut 50 persen pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2015 ini.

"Perintah saya ke Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, kita harus meraih 50 persen dari Pilkada yang ada tahun ini," kata Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, saat membuka Rapat Konsolidasi Partai Nasdem, di Jakarta, Rabu (21/1).

Seiring pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi UU oleh DPR, ada sebanyak delapan pemilihan gubernur di Indonesia. Untuk tingkat kabupaten/kota terdapat 196 pemilihan bupati/walikota. "Paling tidak, realistisnya Nasdem bisa menjadi tiga besar dalam ajang pilkada itu," kata Surya.

Nasdem berusaha agar seluruh pilkada yang ada diikuti dan menyodorkan calon sendiri. Kalau tidak, koalisi merupakan hal yang paling memungkinkan. "Pilkada harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Kalau tidak, sayang karena niatnya adalah untuk membangun bangsa," jelas dia.

Tak hanya bertumpu pada kader, Nasdem juga membuka kesempatan seluas-luasnya orang di luar partai untuk mencalonkan diri. "Kami namakan program Indonesia Memanggil. Siapa pun yang punya kapasitas dan ekseptabilitas, Nasdem akan membuka pintu seluas-luasnya," kata Surya.

Ia menegaskan pemilihan calon kepala daerah tak hanya didasari pada kualitas individu yang baik. Aspek penerimaan masyarakat terhadap tokoh juga amat diperhitungkan. "Jika kapasitasnya bagus tapi tak banyak diterima masyarakat, akan menjadi sebuah kegagalan," ujarnya. [rmol]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...