Skip to main content

Presiden Termiskin di Dunia, Tawarkan Pejalan Kaki Naik ke Mobilnya


Presiden Uruguay Jose Mujica ternyata tak hanya dikenal dengan julukan presiden termiskin di dunia, tetapi juga presiden yang murah hati, mau memberikan tumpangan kepada warganya yang tengah jalan kaki.

Kisah ini diceritakan, Gerhald Acosta. Buruh pabrik kertas yang baru saja dipecat dari tempat kerjanya dan tengah berjalan kaki menuju rumahnya.

"Saat saya tengah jalan kaki, karena baru dipecat dari tempat kerjaan tiba-tiba sebuah mobil berhenti dan menawarkan tumpangan. Ternyata orang berbaik hati tersebut adalah presiden," kenang Acosta.

Saat itu, tambah Acosta presiden tengah bersama istrinya, Lucia Topolansky. Kendaraan yang digunakan presiden ternyata bukan mobil kepresidenan yang mewah, tetapi sebuah mobil VW Beetle berwarna biru keluaran 1987.

"Saya tak memercayai apa yang saya lihat. Presiden memberi saya tumpangan. Padahal, sebelumnya puluhan mobil melewati saya tanpa menawarkan tumpangan," kata Acosta kepada harian El Observador.

"Saat turun dari mobil, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau sebab tak semua orang mau menolong orang lain di jalanan, apalagi dia seorang presiden," tambah Acosta.

Tak hanya memberi tumpangan, Presiden Mujica dan istrinya juga mengizinkan Acosta untuk mengabadikan momen langka itu yang kemudian diunggah Acosta ke akun Facebook-nya.

Presiden Mujica dan istrinya memang dikenal dengan gaya hidupnya yang sangat sederhana. Mujica, yang adalah mantan pemimpin pemberontak Tupamaro, bahkan menolak tinggal di istana kepresidenan saat terpilih menjadi orang nomor satu Uruguay pada 2010.

Dia dan istrinya memilih tetap tinggal di rumah pertaniannya yang sederhana. Mujica bahkan mendonasikan sebagian besar gaji bulanannya sebagai presiden untuk organisasi amal yang mengurus para tunawisma. [hanter]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...