Mayoritas publik merasa khawatir akan munculnya matahari kembar di institusi Polri. Matahari kembar yang dimaksud adalah pertama, adalah Plt Kapolri yang dijabat oleh Komjen Badrodin Haiti. Matahari kedua adalah Komjen Budi Gunawan yang sudah disetujui DPR sebagai Kapolri dan menunggu pelantikan.
Demikian salah satu temuan survei Lingkaran Survei Indonesia – Denny JA (LSI Denny JA) yang mengadakan survei khusus untuk memotret respon publik terhadap polemik Jokowi dan Kapolri.
"Jokowi diharapkan secepatnya menetapkan Kapolri definitif. Menunda keputusan untuk Kapolri yang definitif dianggap buruk untuk soliditas kepolisian. Itu buruk juga bagi citra ketegasan seorang presiden," kata peneliti LSI-Denny JA, Ardian Sopa dalam konferensi pers di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Menurutnya, penundaan ini bagaikan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan berujung pada keadaan yang makin rumit.
"Penetapan pelaksana tugas atau Plt Kapolri ini merupakan cara Jokowi untuk menunda pelantikan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Tapi ini akan menjadi bom waktu," ujarnya.
Dia mengatakan sejatinya Presiden bisa saja melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, namun dihari yang sama menonaktifkannya karena status tersangka yang disandangnya. Dengan demikian DPR, yang telah menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri, tidak merasa dikhianati.
"Dengan begitu tidak akan terlalu bermasalah. Memang pelantikannya akan menciderai tradisi kenegaraan tetapi itu kan hanya sekedar menyelesaikan proses pelantikan dan yang penting segera menonaktifkannya," jelasnya.
Selain itu, menurut dia, Jokowi bisa juga melakukan komunikasi dengan Budi Gunawan agar bersedia mengundurkan diri dari posisinya sebagai calon Kapolri tunggal.
Dalam survei ini, mayoritas publik sebesar 69.78% mengharapkan partai koalisi pendukung Jokowi (KIH) tak lagi menekan Jokowi melantik tersangka korupsi Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.
"Hanya sebesar 23.60% publik berharap Jokowi harus ditekan untuk tetap melantik tersangka korupsi Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, dan 6.62% publik menyatakan tidak tahu/tidak jawab," lanjutnya.
Harapan ini merata di semua segmen masyarakat. Baik mereka yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan, pria maupun wanita, wong cilik maupun kelas ekonomi mapan, mereka yang terpelajar maupun berpendidikan rendah.
Survei ini dilakukan melalui metode quick poll pada tanggal 17-18 Januari 2015. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1200 responden dan margin of error kurang lebih 2,9 %. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia. Survei juga dilengkapi dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview. [hanter]