[Kan Jokowi Bohong Lagi] Umumkan Harga Premium Rp 6.600, Tapi Di SPBU Rp 6.700/Liter

Seolah tak ada hentinya, pemerintahan Presiden Joko Widodo terus menuai kontroversi. Jumat (16/1) Jokowi mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar di Istana Kepresidenan. Premium dipatok Rp 6.600 per liter, solar Rp 6.400 per liter. Penurunan harga tersebut, berlaku Senin (19/1) pukul 00.00 WIB.

Namun apa yang dikatakan Jokowi berbeda dengan harga yang tertera di SPBU. Premium dijual dengan harga Rp 6.700 bukan Rp 6.600/liter seperti yang diumumkan Jokowi Jumat lalu. Konsumen di Jawa, Madura, dan Bali rupanya mendapatkan Premium dengan harga yang lebih tinggi daripada harga dasar yang ditentukan pemerintah.

Juru bicara PT Pertamina (Persero), Ali Mundakir, mengatakan harga baru Premium di wilayah Jawa dan Madura Rp 6.700 per liter, sementara di Bali Rp 7.000 per liter. "Di Jawa, Madura dan Bali harganya berbeda karena Premium dianggap sebagai BBM umum, bukan bahan bakar khusus penugasan, sehingga ada ruang mengambil margin," ujar Ali di Jakarta.

Ali menuturkan, di Jawa, Madura, dan Bali, badan usaha diperbolehkan mengambil margin 5-10 persen. Namun, untuk sementara waktu, Pertamina masih mengambil margin di bawah 5 persen untuk Jawa dan Madura. "Margin masih di bawah 5 persen karena ini masih masa transisi. Masyarakat belum terbiasa kalau harga berbeda terlalu jauh antara Jawa dengan daerah lain,” kata Ali.

Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, badan usaha diberi kewenangan menetapkan harga eceran Premium di Jawa dan Bali dengan besaran margin 5-10 persen," kata Ali. Di Jawa, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) ditetapkan 5 persen, sementara di Bali 10 persen. [fastnews]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

maidanycom

Search This Blog