Terungkap, Polisi Penangkap Bambang KPK Anak Buah BG

Mantan Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Oegroseno, mengkritik keras penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto. Ia menilai langkah Kepala Badan Reserse Kriminal, Irjen Budi Wiseso, itu merusak etika penegakan hukum. "Kalau sekarang saya yang jadi Wakapolri, sudah saya tempeleng dia," ujarnya, Jumat, 23 Januari 2015.

Menurut Oegroseno, proses hukum terhadap Bambang terkesan liar lantaran tidak dikoordinasikan dengan pelaksana tugas Kapolri yang saat ini dijabat Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Budi menggerakan perangkat penyidikan tanpa melaporkan rencana penangkapan itu kepada Badrodin. "Ini bukti kalau Wakapolri tidak dianggap oleh perwira berbintang tiga," katanya.

Siapa sebenarnya Budi Waseso? Ia adalah bekas anak buah Komisaris Jenderal Budi Gunawan-- calon Kepala Polri yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK.

Waseso hadir ketika Budi Gunawan menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Kepolisian RI di Dewan Perwakilan Rakyat, 14 Januari lalu. Alasannya, menurut Budi Waseso, Budi Gunawan adalah atasannya.

"Saya adalah anak buahnya (Budi Gunawan) langsung, dan mendampingi pimpinan itu wajar," kata Budi Waseso di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Januari 2015. Budi Waseso merasa perlu menjelaskan ihwal kehadirannya mendampingi Budi Gunawan saat uji kepatutan dan kelayakan yang diadakan Komisi Hukum DPR.

Dia menuturkan saat itu dirinya merupakan Kepala Staf dan Pimpinan Polri yang berada langsung di bawah Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. "Saya ini Kepala Staf dan Pimpinan Polri di bawah Kepala Lembaga Pendidikan Polri," ujarnya saat itu.

Menurut Budi Waseso, sudah sewajarnya dia mendampingi mantan ajudan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri itu. Budi Waseso menampik jika Kehadirannya itu terkait kedekatannya dengan Budi Gunawan. "Jangan berpikir begitu."

Presiden Jokowi telah menunda pelantikan Budi Gunawan. Presiden menunjuk Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas dan Wewenang Kapolri. Sebelumnya, Kepala Bareskrim Komjen Suhardi Alius dimutasi ke Lembaga Ketahanan Nasional. Posisi yang ditinggalkan Suhardi diisi oleh Budi Waseso. [tempo]

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

maidanycom

Search This Blog