Kisruh antara dua institusi negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penegakkan hukum mendapat perhatian penuh dari dunia usaha, khususnya calon investor dan para investor.
Apalagi, perseteruan itu memperoleh publikasi luas dari media asing. Buntutnya, calon investor pun enggan masuk, bahkan mereka yang sudah masuk pun berniat hengkang melihat tidak adanya kepastian hukum di Indonesia.
"Perseteruan dua institusi yang memiliki tupoksi menegakkan hukum mendapat perhatian dari dunia usaha khususnya calon investor dan para investor. Apalagi masalah ini diliput olkeh media asing dan sangat mengancam iklim investasi kita," kata Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang di Jakarta, Senin (26/1).
Menurut Sarman, jika polemik berkepanjangan antara Polri dan KPK tak bisa diselesaikan dengan cepat, bisa berimplikasi mengancam kepastian hukum yang dinilai tidak jelas. Karena itu, Kadin pun berharap Presiden Jokowi bersikap tegas dan cepat, karena masalah yang terjadi menyangkut kredibilitas dari dua organ negara yang strategis.
"Investor akan ragu dan khawatir masuk ke Indonesia bahkan yg sudah masukpun tidak tertutup kemungkinan akan hengkang jika melihat lembaga penegak hukum kita juga berseteru hannya karena kepentingan sesaat," imbuhnya.
Seharusnya, kata Sarman, dua lembaga penegak hukum Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saling bersinergi, saling memperkuat dalam rangka menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Bukan sebaliknya saling menjatuhkan seperti yang disaksikan saat ini.
"Bagi dunia usaha ini merupakan catatan hitam akan institusi penegak hukum kita dan berharap agar aturan ditegakkan dan kepentingan bangsa di utamakan," pungkasnya. [ysa/rmol]