Skip to main content

[Diserang Pendukungnya] Jokowi Galau Tingkat Dewa


Walau Jokowi baru saja mendapat gelar "Pendekar Utama" dari Prabowo, namun publik tidak bisa di tipu. Pria mantan Walikota Solo itu kini sedang di landa kegalauan.

Makanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masukan ke sejumlah tokoh politik seperti Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan mantan Presiden RI, Bacharoeddin Jusuf Habibie, ihwal persoalan bangsa yang salah satunya disebut-sebut terkait polemik pelantikan calon Kapolri, Komjen Polisi Budi Gunawan.

Menanggapi hal itu, pengamat politik The Sun Institute, Andrianto menilai, orang nomor wahid di Indonesia itu kini tengah bimbang.

"Saya rasa Jokowi sedang galau tingkat dewa. Itu (melantik Budi Gunawan-red) sebuah keputusan yang sulit, bahkan teramat sulit. Bila keputusan tidak pas, maka akan mengakhiri kontraknya," ujar Andrianto saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Sabtu (31/1/2015).

Jika Jokowi melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri, lanjut Andrianto, maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal menghadapi kekuatan rakyat yang menolak keras Komjen Budi menjadi Kapolri.

"Jokowi akan menghadapi arus balik, yakni people power terutama dari publik. Selain itu, Jokowi akan menghadapi pressure (tekanan-red) yang maha dahsyat dari KIH (Koalisi Indonesia Hebat-red) yang menyokongnya," tuturnya.

Andrianto melanjutkan, problematika pelantikan mantan Kapolda Bali itu tidak boleh dibiarkan berlarut terlalu lama, agar tidak terjadi dekadensi moral.

"Ini memang problematik, tetapi sesungguhnya Jokowi bisa gunakan otoritatif dengan meminta BG mundur dengan sejumlah kompensasi. Gunakan saluran informal untuk meminta BG mundur," tegas Sekjen ProDem itu.

"Setelah itu, berikan sejumlah insentif kepada KIH terutama PDI Perjuangan, kocok ulang kabinet sesuatu yang masuk akal," tutup dia.

Selain itu, ada seorang pengamat yang menilai Jokowi sedang dilanda kebingunan perihal tidak segera merespon rekomendasi dari Tim Independen terkait konflik KPK vs Polri. Jokowi terkesan sepele dengan kerja cepat yang sudah dilakukan oleh Tim 9 tersebut dalam menemukan fakta. (Jokowi Bingung dan Membingungkan Publik) [okezone/pkn]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi