Ternyata benar adanya, yang membuat Jokowi tidak maksimal dalam bekerja bukan pihak dari lawan politknya. Prabowo pada Kamis (29/1) menegaskan akan mendukung pemerintahan Jokowi.
Yang terjadi saat ini, Jokowi lemah karena pendukung dan relawannya sendiri. Dan pertemuan Prabowo dengan Jokowi di Istana Bogor di sinyalir sebagai upaya Jokowi untuk menambah power politiknya.
Padahal sesungguhnya Presiden Joko Widodo bisa dengan mudah menyelesaikan friksi antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi cukup menggunakan hak prerogatif-nya, dan bisa menyudahi rivalitas dua institusi itu.
"Namun, Presiden tidak leluasa menggunakan kekuasaannya itu. Sebab, Presiden dipaksa harus mendengar dan memenuhi kepentingan para pendukungnya. Persoalan pun berkembang menjadi makin rumit," kata Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, beberapa saat lalu (Jumat, 30/1), dilansir Rmol.
Lebih lanjut, Bambang menilai, bertele-telenya penyelesaian friksi Polri ddan KPK ini menjadi indikator utama rendahnya efektivitas kepemimpinan Jokowi. Hanya dalam 100 hari sejak dilantik, sinar pemerintahan ini telah redup.
Menurut Bambang, kepemimpinan Jokowi tidak efektif karena semua kekuatan politik pendukungnya, termasuk para relawan dan LSM, terang-terangan merampas hak prerogatif Presiden. Mereka memaksa dan juga menekan Jokowi agar memenuhi kepentingan mereka.
"Di sisi lain, Jokowi terlihat tidak berdaya karena takut kehilangan dukungan," demikian Bambang.
Ya, memang dikembalikan kepada Jokowi sendiri yang seharusnya punya ketegasan ambil sikap sebagai presiden. Dan sampai hari ini, ketegasan Jokowi masih jauh dari yang di gaungkan ketika kampanye dulu. Suami Iriana itu persis seperti boneka dinilai oleh publik.[rmol/sal]