Skip to main content

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?


Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015

sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun

semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah

hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya

teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi)

saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI

dulu, standar format penulisan presiden kepada DPR biasa nya adalah dengan perkataan menimbang pejabat kapolri yang akan memasuki masa pensiun, maka di ajukan lah beberapa nama calon pengganti

notulensi yang berbeda tentu nengandung arti yang berbeda pulak

ditambah sesitifitas sebagai seorang kepala atau komandan seperti jenderal sutarman

kata diberhentikan itu berarti bisa mengandung banyak pesan bercabang

seorang jenderal yang membangun kariernya dari sejak awal dan ketika dia berada diatas, di berhentikan oleh atasannya yaitu presiden

jadi ingat sebuah statement mantan kapolri yang juga mantan kepala BIN, "sebagai kapolri, pantang untuk berhenti sebelum diberhentikan oleh masa pengabdian habis (pensiun), karena ini soal #kehormatan, berhenti karena memasuki masa pensiun bukan diberhentikan sebelum masanya habis, pantang karena itu sebuah hal memalukan"

lembaga seperti polri dan TNI mengenal artinya kebanggaan akan kehormatan kepangkatan dan menganggap sebuah keputusan diberhentikan adalah hal yang memalukan karena bisa dianggap ketidakmampuan ataupun kegagalan

lalu pertanyaannya apakah jokowi mengerti tentang #kehormatan dan #kebanggaan seorang pimpinan angkatan (kepolisian)

kalau dia mengerti, tentu dia akan berpikir matang bukan hanya semudah menulis di selembar kertas lalu berkata kamu saya berhentikan

disana (kepolisian) ada mekanisme nya | ada aturan jelasnya seperti membaca rekomendasi wanjati dan bukan hanya kompolnas semata

lagipula itu wilayah mereka (kepolisian), mereka sendirilah yang paham situasi rumah dan lingkungan mereka sendiri

jokowi seolah berlaku sebagai pemilik yang tak mau tahu dan akhirnya membuat situasi menjadi berantakan

saya sendiri tertarik dan mencari tahu alasan jokowi dengan tiba tiba memberhentikan jenderal sutarman dari posisinya sebelum masa pensiun sutarman tiba

alasan yang saya dapat dari lingkungan terbatas trunojoyo satu (sutanto conection).

sutarman itu adalah pengganti abadi seorang timur pradopo

dimana pun timur selesai menjabat, pasti penggantinya adalah sutarman

kedekatan dan hubungan yang sangat sinergis, itu kalau kata orang dalam ditubuh kepolisian

timur prodopo yang memang dekat dengan kalangan ulama dan organisasi Islam seperti dengan FPI (ketika menjabat polres jakarta barat); menampung ide untuk adanya aturan jilbab untuk polwan

dimasa timur pradopo jadi kapolri, keinginan dibolehkannya para polwan untuk berjilbab menjadi harapan

walau tanpa perkap, dijaman timur pradopo penggunaan jilbab masih dibolehkan walau bersifat mengambang

kebijakan mengambang timur pun di teruskan di era sutarman

polwan masih ada yang dibolehkan mengenakan jilbab

Sejak 16 Muharrom 1435 (20 November 2013), Kapolri Sutarman mengizinkan tanpa menanti Perkap lagi, yang ditegaskannya di Gedung Rupatama Markas Besar (Mabes) Polri. Sutarman pun mendapat banyak pujian dari keberanian dan ketegasannya itu, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pernyataannya itu bagai hadiah tahun baru hijrah.

(http://www.riaupos.co/3211-opini-merentang-tentang-jilbab-merefleksi-hari-jadi-polwan.html#.VMAmEOHVo98)

kebijakan sutarman masih dianggap kebijakan pro islamis bagi kubu gorries mere yang anti penggunaan simbol islamis di kepolisian maklum mantan bidan lahirnya densus 88

orang dan penerusnya gorries mere ada tiga yaitu badrodin haiti (wakapolri dan mantan kapolda sulteng), anang iskandar (kepala BNN) dan terakhir tito karnavian (mantan kapolda papua)

Dan inilah alasan sutarman harus diberhentikan tiba tiba

(Sutarman Janjikan Pengesahan Jilbab Polwan pada 2015 http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/09/nhw50j-sutarman-janjikan-pengesahan-jilbab-polwan-pada-2015)

sutarman sudah siapkan perkap (peraturan kapolri) untuk jilbab bagi polwan

rencana ini bagi kubu gorries mere ibarat menampar muka polri yang biasa bergerak anti terorisme

polri dihadapkan pada hal yang dibencinya sendiri yaitu simbol Islamis

maka diperlukan langkah penting dan mendadak

Sutarman harus diberhentikan sebelum masanya berakhir, sebelum perkap itu dikeluarkan

#ironis

*by @bang_dw

*sumber: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4993344688562&set=gm.706045636181372&type=1&theater

Popular posts from this blog

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi