Skip to main content

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?


Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015

sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun

semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah

hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya

teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi)

saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI

dulu, standar format penulisan presiden kepada DPR biasa nya adalah dengan perkataan menimbang pejabat kapolri yang akan memasuki masa pensiun, maka di ajukan lah beberapa nama calon pengganti

notulensi yang berbeda tentu nengandung arti yang berbeda pulak

ditambah sesitifitas sebagai seorang kepala atau komandan seperti jenderal sutarman

kata diberhentikan itu berarti bisa mengandung banyak pesan bercabang

seorang jenderal yang membangun kariernya dari sejak awal dan ketika dia berada diatas, di berhentikan oleh atasannya yaitu presiden

jadi ingat sebuah statement mantan kapolri yang juga mantan kepala BIN, "sebagai kapolri, pantang untuk berhenti sebelum diberhentikan oleh masa pengabdian habis (pensiun), karena ini soal #kehormatan, berhenti karena memasuki masa pensiun bukan diberhentikan sebelum masanya habis, pantang karena itu sebuah hal memalukan"

lembaga seperti polri dan TNI mengenal artinya kebanggaan akan kehormatan kepangkatan dan menganggap sebuah keputusan diberhentikan adalah hal yang memalukan karena bisa dianggap ketidakmampuan ataupun kegagalan

lalu pertanyaannya apakah jokowi mengerti tentang #kehormatan dan #kebanggaan seorang pimpinan angkatan (kepolisian)

kalau dia mengerti, tentu dia akan berpikir matang bukan hanya semudah menulis di selembar kertas lalu berkata kamu saya berhentikan

disana (kepolisian) ada mekanisme nya | ada aturan jelasnya seperti membaca rekomendasi wanjati dan bukan hanya kompolnas semata

lagipula itu wilayah mereka (kepolisian), mereka sendirilah yang paham situasi rumah dan lingkungan mereka sendiri

jokowi seolah berlaku sebagai pemilik yang tak mau tahu dan akhirnya membuat situasi menjadi berantakan

saya sendiri tertarik dan mencari tahu alasan jokowi dengan tiba tiba memberhentikan jenderal sutarman dari posisinya sebelum masa pensiun sutarman tiba

alasan yang saya dapat dari lingkungan terbatas trunojoyo satu (sutanto conection).

sutarman itu adalah pengganti abadi seorang timur pradopo

dimana pun timur selesai menjabat, pasti penggantinya adalah sutarman

kedekatan dan hubungan yang sangat sinergis, itu kalau kata orang dalam ditubuh kepolisian

timur prodopo yang memang dekat dengan kalangan ulama dan organisasi Islam seperti dengan FPI (ketika menjabat polres jakarta barat); menampung ide untuk adanya aturan jilbab untuk polwan

dimasa timur pradopo jadi kapolri, keinginan dibolehkannya para polwan untuk berjilbab menjadi harapan

walau tanpa perkap, dijaman timur pradopo penggunaan jilbab masih dibolehkan walau bersifat mengambang

kebijakan mengambang timur pun di teruskan di era sutarman

polwan masih ada yang dibolehkan mengenakan jilbab

Sejak 16 Muharrom 1435 (20 November 2013), Kapolri Sutarman mengizinkan tanpa menanti Perkap lagi, yang ditegaskannya di Gedung Rupatama Markas Besar (Mabes) Polri. Sutarman pun mendapat banyak pujian dari keberanian dan ketegasannya itu, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pernyataannya itu bagai hadiah tahun baru hijrah.

(http://www.riaupos.co/3211-opini-merentang-tentang-jilbab-merefleksi-hari-jadi-polwan.html#.VMAmEOHVo98)

kebijakan sutarman masih dianggap kebijakan pro islamis bagi kubu gorries mere yang anti penggunaan simbol islamis di kepolisian maklum mantan bidan lahirnya densus 88

orang dan penerusnya gorries mere ada tiga yaitu badrodin haiti (wakapolri dan mantan kapolda sulteng), anang iskandar (kepala BNN) dan terakhir tito karnavian (mantan kapolda papua)

Dan inilah alasan sutarman harus diberhentikan tiba tiba

(Sutarman Janjikan Pengesahan Jilbab Polwan pada 2015 http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/09/nhw50j-sutarman-janjikan-pengesahan-jilbab-polwan-pada-2015)

sutarman sudah siapkan perkap (peraturan kapolri) untuk jilbab bagi polwan

rencana ini bagi kubu gorries mere ibarat menampar muka polri yang biasa bergerak anti terorisme

polri dihadapkan pada hal yang dibencinya sendiri yaitu simbol Islamis

maka diperlukan langkah penting dan mendadak

Sutarman harus diberhentikan sebelum masanya berakhir, sebelum perkap itu dikeluarkan

#ironis

*by @bang_dw

*sumber: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4993344688562&set=gm.706045636181372&type=1&theater

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...