PKS Berencana Usulkan RUU Bela Negara

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang Bela Negara dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019.

Rencana itu muncul dalam rapat kerja fraksi yang digelar di Jakarta, Jum'at-Sabtu (30-31/1). RUU yang akan mengatur warga negara Indonesia untuk wajib militer ini akan diusulkan sebagai RUU usulan Fraksi ke Badan Legislatif (Baleg) DPR RI.

Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Sidiq mengungkapkan RUU Bela Negara ini baru akan diusulkan menjadi judul RUU dalam prolegnas. Sehingga, belum ada draf rancangannya. PKS memandang RUU Bela Negara sangat sejalan dengan kemajuan suatu bangsa.

Sebab, dari contoh negara maju, wajib militer mendidik warga untuk berdisiplin, bermental bagus dan dapat dimobilisasi untuk pertahanan nasional. Jadi wajib militer bukan sebagai iron stock militer, tapi lebih untuk diajari kedisiplinan, kerja tim, keberanian, tanggungjawab, dan menghadapi tantangan.

"Tantangan terbesar Indonesia adalah SDM (Sumber Daya Manusia) dan budaya, maka ruang terbuka yang jadi titik lemah ini dapat diantisipasi dengan wajib militer," katanya di Jum'at (30/1).

Mahfudz menambahkan, sudah banyak contoh keberhasilan dari wajib militer ini dengan kemajuan negara. Yang paling dekat, kata dia, adalah negara Singapura.

Di Singapura, setiap warga yang sudah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Selesai wajib militer, baru dapat melanjutkan jika ingin ke Universitas atau ke pendidikan militer selanjutnya.

RUU Bela Negara ini berbeda dengan RUU Komponen Cadangan (Komcad) atau RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PKS ini mengungkapkan, Komcad lebih pada sistem dan manajemen keamanan nasional, sedangkan Kamnas tidak ada wajib militer.

Padahal, di RUU Bela Negara nantinya, wajib militer menjadi bagian dari pendidikan. Agar tidak ada waktu putus pendidikan. Baik untuk masuk universitas maupun ke jenjang pendidikan militer lagi.

"Nanti harus ada kurikulumnya selama wajib militer ini," katanya.

PKS tidak menargetkan kapan RUU Bela Negara ini mulai dibahas. Namun, targetnya adalah dapat dimasukkan dalam masa sidang kali ini. [rol]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog