Skip to main content

Ruhut: Effendi Simbolon Mengkritik Karena tak Dapat Kursi Pemerintahan


Sikap Effendi Simbolon yang suka mengkritik mendapat kritikan. Sebelumnya kritik itu datang dari politisi PDIP sendiri yang menyatakan Effendi sedang halusinasi.

Walau sudah begitu, tampaknya Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon tidak berhenti juga mengkritik kinerja pemerintahan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo seperti dalam hal penyelesaian konflik KPK-Polri.

Kini giliran Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menganggap kritik Effendi ini karena tidak mendapat jatah dari pemerintahan Jokowi.

"Effendi itu hanya ingin mendapatkan kursi di pemerintahan Jokowi," kata Ruhut yang dihubungi Republika, Jumat (30/1).

Ruhut menambahkan Effendi Simbolon adalah salah satu yang tidak mendapatkan kursi di pemerintahan Jokowi. Sebab itu menurut Ruhut, Effendi sering mengkritik pemerintahan Jokowi. Ruhut mengatakan, presiden banyak mendengarkan pendapat sebagai bukti kearifannya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Jokowi juga tahu langkah apa yang harus diambil agar keputusannya bijaksana. (Baca, Effendi Dinilai Sedang Halusinasi)

“Jangan dengarkan Effendi Simbolon,” ujar Politisi Demokrat Ruhut Sitompul  Jumat (30/1).

Sebelumnya Effendi Simbolon kritik pemerintahan Joko Widodo. Ia mengatakan, presiden Joko Widodo  terlalu banyak mendengarkan pendapat. Sehingga pertikaian KPK dengan Polri tidak bisa diselesaikan dengan cepat.

Selain itu, pertikaian KPK dengan Polri jadi pengalihan isu agar kontrak di PT Freeport diperpanjang. Beberapa orang menurut Effendi akan membahayakan pemerintahan Jokowi termasuk Andi Widjojanto dan Rini Soemarno. [rol/pekanews]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...