Skip to main content

[Gubernur Kreatif] Tekan Biaya Rumah Tangga, Aher Ajak Jalankan Hidroponik


Hidroponik merupakan kegiatan menanam sayuran dengan basis air menggunakan paralon atau wadah-wadah bekas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov) telah membudidayakan hidroponik di Gedung Sate Kota Bandung tanpa menggunakan pestisida.

Demikian disampaikan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dalam Aher interActweet dengan tanda pagar (hashtag) #Hidroponik pada Senin (20/1) sore melalui akun twitter @aheryawan.

Sebelum menjelaskan hidroponik, Aher mengawali interActweet-nya dengan mengulas kegiatan ‘Warung Hidup’ yang umumnya dipelajari siswa Sekolah Dasar (SD). ‘Warung Hidup’, tulis Aher, memiliki konsep menanam tanaman sayuran di halaman rumah.

“Warung Hidup di jaman kini, bisa menggunakan basis air bisa di pekarangan rumah, dinding rumah, teras, dll #hidroponik. Warung Hidup kini sering disebut urban farming atau sebutan2 lainnya, intinya kita berusaha memenuhi kebutuhan sehari2 tanpa hrs membeli,” jelas Aher.

Aher melanjutkan apabila setiap rumah tangga membuat ‘Warung Hidup’, baik berupa hidroponik atau berbasis tanah, dapat membantu keluarga di Indonesia menekan biaya rumah tangga. Beberapa tanaman hidroponik, tambah Aher, antara lain sayuran kangkung, bakchoy, sosin, brokoli, bayam, tomat, rawit, bahkan strawberi.


“Seperti kangkung, bakchoy, sosin, bayam hanya memerlukan waktu 15 - 17 hari #Hidroponik,” tulis Aher yang juga mengungkapkan aplikasi hidroponik di Gedung Sate menggunakan paralon dan menanam beragam jenis sayuran secara selang-seling. [pks]
Labels:

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...
Read more

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...
Read more

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...
Read more