Skip to main content

Astaga, Metrotv Hapus Berita "Ketua DPP PDIP Prediksi Pemerintahan Jokowi Bakal Jatuh Dalam Hitungan Bulan"


Pada Senin (26/1/2015) pukul 17:35 wib di situs Metrotvnews.com muncul berita “Ketua DPP PDIP Prediksi Pemerintahan Jokowi Jatuh Dalam Hitungan Bulan”. Namun berita yang ditulis oleh M Rodhi Aulia itu hanya bertahan selama beberapa jam, karena kemudian dihapus.

 Menurut pantaun laman Fimadani, bahwa berita itu memuat pernyataan dari politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon yang menyatakan pemerintahan Jokowi akan tumbang dalam hitungan bulan. Berikut ini berita yang telah dihapus oleh Metrotvnews tersebut.

 ***


    










Ketua DPP PDIP Prediksi Pemerintahan Jokowi Jatuh Dalam Hitungan Bulan
    M Rodhi Aulia – 26 Januari 2015 17:35 wib

     Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diprediksi tak akan tuntas hingga lima tahun. Itu terjadi jika Jokowi tak tegas dalam menyikapi berbagai persoalan.

     “Saya kira dalam hitungan bulan. Paling lama dua tahun,” ujar politikus PDI Perjugan Effendi Simbolon di sela-sela diskusi publik yang bertajuk ‘Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK di Gedung Energy, Kawasan SCBD, Jakarta, Senin, (26/1/2015).

     Dia mengatakan Jokowi tak kunjung memperlihatkan ketegasannya saat menghadapi sejumlah persoalan. Effendi menyebut persoalan itu antara lain penyikapan polemik KPK-Polri, pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan pembahasan RAPBN-P.

     “Ini seperti pesawat take off. Ada awan besar, turbulance. Mudah-mudahan satu bulan ke depan, sudah bisa clear weather. Tapi satu hal, bahwa ada yang kmudian turbulance kedua. Adanya potensi terjadinya turbulance ketika pembahasan RAPBNP 2015. Ketika itu, tidak bisa disahkan, maka yang digunakan APBN 2015. Kalau begitu maka game over pemerintahan,” terang dia.

     Dia menduga, ada dua faktor ketidaktegasan Jokowi dalam menjalankan mandat dari rakyat. Dugaan pertama, Jokowi masih belum berpengalaman menghadapi peta politik nasional. Selain itu, juga karena sebagian besar menteri tak dikenalnya. Akibatnya, Jokowi tak bisa mengimplementasikan program Nawa Cita yang diusungnya.

     “Saya trus terang miris. Saya takut. Siapapun yang ingin jatuhkan Jokowi, maka saatnya itu, memang sekarang, karena banyak celahnya. Mudah-mudahan dua-duanya (Jokowi-JK) yang jatuh. Kalau kira-kira di Senayan, mau jatuhkan nomor satu, saya jatuhkan juga nomor dua. Jadi peluang jatuhkan Jokowi terbuka, saya pribadi kasihan,” ungkap dia.

     Maka dari itu, dia ingin Jokowi sadar dan kembali melek dengan suasana yang semakin runyam ini. Bergerak sesuai dengan Nawa Cita dan memerhatikan kondisi masyarakat.

 ***

 Sampai berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari pihak Metrotvnews mengapa hal tersebut bisa terjadi. Semoga dalam waktu cepat pihak terkait bisa memberikan penjelasan kepada publik. Sebab, jika klarifikasi tidak dilakukan, maka dugaan publik sebut Metrotvnews tidak independen dalam sampaikan berita benar adanya. [fimadani/pekanews] 

Labels:

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...
Read more

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...
Read more

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...
Read more