Skip to main content

Astaga, Metrotv Hapus Berita "Ketua DPP PDIP Prediksi Pemerintahan Jokowi Bakal Jatuh Dalam Hitungan Bulan"


Pada Senin (26/1/2015) pukul 17:35 wib di situs Metrotvnews.com muncul berita “Ketua DPP PDIP Prediksi Pemerintahan Jokowi Jatuh Dalam Hitungan Bulan”. Namun berita yang ditulis oleh M Rodhi Aulia itu hanya bertahan selama beberapa jam, karena kemudian dihapus.

Menurut pantaun laman Fimadani, bahwa berita itu memuat pernyataan dari politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon yang menyatakan pemerintahan Jokowi akan tumbang dalam hitungan bulan. Berikut ini berita yang telah dihapus oleh Metrotvnews tersebut.

***



    












Ketua DPP PDIP Prediksi Pemerintahan Jokowi Jatuh Dalam Hitungan Bulan
    M Rodhi Aulia – 26 Januari 2015 17:35 wib

    Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diprediksi tak akan tuntas hingga lima tahun. Itu terjadi jika Jokowi tak tegas dalam menyikapi berbagai persoalan.

    “Saya kira dalam hitungan bulan. Paling lama dua tahun,” ujar politikus PDI Perjugan Effendi Simbolon di sela-sela diskusi publik yang bertajuk ‘Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK di Gedung Energy, Kawasan SCBD, Jakarta, Senin, (26/1/2015).

    Dia mengatakan Jokowi tak kunjung memperlihatkan ketegasannya saat menghadapi sejumlah persoalan. Effendi menyebut persoalan itu antara lain penyikapan polemik KPK-Polri, pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan pembahasan RAPBN-P.

    “Ini seperti pesawat take off. Ada awan besar, turbulance. Mudah-mudahan satu bulan ke depan, sudah bisa clear weather. Tapi satu hal, bahwa ada yang kmudian turbulance kedua. Adanya potensi terjadinya turbulance ketika pembahasan RAPBNP 2015. Ketika itu, tidak bisa disahkan, maka yang digunakan APBN 2015. Kalau begitu maka game over pemerintahan,” terang dia.

    Dia menduga, ada dua faktor ketidaktegasan Jokowi dalam menjalankan mandat dari rakyat. Dugaan pertama, Jokowi masih belum berpengalaman menghadapi peta politik nasional. Selain itu, juga karena sebagian besar menteri tak dikenalnya. Akibatnya, Jokowi tak bisa mengimplementasikan program Nawa Cita yang diusungnya.

    “Saya trus terang miris. Saya takut. Siapapun yang ingin jatuhkan Jokowi, maka saatnya itu, memang sekarang, karena banyak celahnya. Mudah-mudahan dua-duanya (Jokowi-JK) yang jatuh. Kalau kira-kira di Senayan, mau jatuhkan nomor satu, saya jatuhkan juga nomor dua. Jadi peluang jatuhkan Jokowi terbuka, saya pribadi kasihan,” ungkap dia.

    Maka dari itu, dia ingin Jokowi sadar dan kembali melek dengan suasana yang semakin runyam ini. Bergerak sesuai dengan Nawa Cita dan memerhatikan kondisi masyarakat.

***

Sampai berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari pihak Metrotvnews mengapa hal tersebut bisa terjadi. Semoga dalam waktu cepat pihak terkait bisa memberikan penjelasan kepada publik. Sebab, jika klarifikasi tidak dilakukan, maka dugaan publik sebut Metrotvnews tidak independen dalam sampaikan berita benar adanya. [fimadani/pekanews] 

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi