Skip to main content

Manuver Hasto Untuk Jauhkan Megawati dari Skandal BLBI?


Manuver Hasto Kristianto, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, membongkar isi pertemuannya antara dirinya denganKetua KPK  Abraham Samad beberapa waktu menjelang pemilihan presiden, mau tidak mau memunculkan berbagai spekulasi.

Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah motif di balik aksi buka-bukaan Hasto itu? Apakah melulu soal pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, atau ada soal lain yang disembunyikan?

Pertanyaan lain adalah apakah manuver Hasto itu atas restu sang ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri, atau Hasto main sendiri.

Tjahjo Kumolo, mantan Sekjen PDIP yang kini adalah Menteri Dalam Negeri, dan Andi Widjajanto yang kini adalah Kepala Bappenas, membantah pengakuan Hasto.

Kata Tjahjo, Abraham Samad tak pernah masuk dalam bursa cawapres untuk mendampingi Jokowi. Sementara Andi yang saat itu paling sering mendampingi Jokowi meragukan Samad bisa bergerak sendirian tanpa pengawalan.

Hasto tak menyertakan bukti saat menyampaikan cerita ini. Dia mengatakan, bukti-bukti yang dia punya akan diserahkan kepada Komite Etik KPK.

Karena masih kabur benar dari sudut pandang ini, maka tak dapat dihindarkan bermunculan spekulasi lain.

Misalnya, serangan Hasto pada KPK dan Abraham Samad dikaitkan dengan keinginan lembaga anti rasuah itu menjamah Mega dalam kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Abraham Samad, pada bulan Juli tahun lalu, dua hari setelah Pilpres 2014, sempat mengatakan KPK akan memeriksa Mega dalam skandal warisan Orde Baru itu.

"Kita sudah panggil JK, panggil Boediono di kasus lain. Apalagi Mega dia kan sudah mantan (Presiden)‎," kata Samad kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta. "Habis lebaran ekspose. Karena (penyelidikan) sudah lama, tadi saya panggil penyelidiknya untuk bilang itu," sambung Abraham. (Baca: BG Tersangka, Megawati Terancam)

Tetapi apakah benar aksi buka-bukaan Hasto ada kaitannya dengan rencana KPK memeriksa Mega dalam kasus BLBI?

Kita tunggu babak selanjutnya, setelah Hasto menyerahkan apa yang dia sebut sebagai bukti-bukti pertemuan dan pembicaraan antara dirinya dan Abraham Samad, kepada Komite Etik KPK. [dem/rmol]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi