Usai di bentuk - walau tanpa keppres - Tim Independen atau Tim 9 langsung bekerja cepat. Tidak butuh waktu lama, Tim yang diketuai Syafi'i Ma'arif itu pun memberikan beberapa rekomendasi terkait kisruh KPK vs Polri. Anehnya, Jokowi malah terkesan semakin bingung dan membingungkan publik.
Padahal seharusnya Presiden Joko Widodo diharapkan melindungi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri dari upaya pelemahan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak menghendaki Indonesia bersih dari tindak pidana korupsi.
"Hal itu dapat dilakukan dengan jalan membebaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dari unsur-unsur politis dan kepentingan individual," kata Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Harsoyo di Yogyakarta, Jumat (30/1).
Menurut Harsoyo, ketegasan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat dibutuhkan masyarakat agar polemik yang terjadi antara KPK dengan Polri segera berakhir.
"Sebagai pemimpin negara, presiden memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kestabilan nasional. Presiden juga diharapkan merespons dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan Tim Independen," ujarnya.
Lebih lanjut Harsoyo mengatakan, polemik dua lembaga penegak hukum Indonesia itu sudah lebih dari sepekan dan belum juga menunjukkan titik temu. Padahal, lanjut dia, dua lembaga penegak hukum tersebut menurut undang-undang seharusnya mampu bekerja sama dan bersinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun, yang terjadi adalah keduanya justru terlihat saling 'serang'.
"Konflik yang tidak kunjung usai itu juga menimbulkan polemik lain yakni terkait dengan ketegasan sikap kepala negara dalam menghentikan konflik," katanya.
Adapun rekomendasi yang diberikan Tim 9 ada lima poin untuk menyelesaikan masalah antara KPK dan Polri. (Baca, Inilah Rekomendari Tim 9 kepada Jokowi) [tar/inl/pekanews]