Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP enggan mengomentari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijanto.
"Biar publik yang menilai apakah pantas Menkopolhukam menyatakan seperti itu?" terang Johan saat dikonfirmasi, Sabtu (24/1).
Menteri Tedjo sebelumnya menilai jika KPK tak ikut membuat sejuk suasana polemik pasca Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri. Tedjo mengimbau supaya semua pihak untuk bisa menjernihkan suasana dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang provokatif. Tedjo menilai aksi masyarakat sipil di gedung KPK sebagai salah satu bentuk tindakan yang menyalahi aturan.
"Publik datang ke KPK karena dengar pak Bambang ditangkap. Kami tetap menjalankan tugas-tugas kami. Bukan karena ada yang jadi tersangka, kami mundur dan tidak bekerja, saya rasa tidak. Terus kerja sampai batas kami bisa bekerja," terang Johan.
Hubungan KPK dan Polri seperti memanas ketika komisi antirasuah menetapkan tersangka penerima gratifikasi dan hibah saat pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri pada selasa (13/1).
Sehari kemudian, beredar foto-foto mesra seorang pria mirip Abraham Samad, yang sedang bermesraan dengan seorang perempuan yang mirip Puteri Indonesia 2014. Hal itu tegas dibantah KPK dan meneruskan proses pemeriksaan atas Budi Gunawan dengan memanggil saksi dari kepolisian. Perseteruan memuncak dengan penangkapan serta penetapan tersangka Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri.
Dukungan publik pun mengalir ke lembaga superbody. Mereka mendesak agar tidak ada kriminalisasi terhadap KPK.
Tedjo menyesalkan adanya aksi yang bertujuan untuk menggerakan massa. Hal tersebut merupakan bentuk pernyataan sikap yang kekanak-kanakan.
"Jangan membakar massa, membakar rakyat kita ini, tidak boleh seperti itu, itu suatu sikap pernyataan yang kekanak-kanakan," kata Tedjo di Istana Negara.
Tedjo mengklaim, Presiden Joko Widodo justru berniat untuk menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian.
"Kami akan mencarikan jalan terbaik, karena Bapak Presiden menginginkan save KPK save Polri, dua-duanya tidak boleh kita anak emaskan salah satu, tapi dua-duanya kita selamatkan," ucap Tedjo. [ian/rmol]