Kader PDI-P, Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi Jadi Tersangka Korupsi Bansos 1,8 M

Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (Bansos). Atas kasus ini, perhitungan sementara negara dirugikan Rp 1,8 miliar.

Pernyataan itu diungkapkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R Widyopramono. Ia mengatakan, penyidik telah meningkatkan kasus tindak pidana korupsi bansos Cirebon tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011 dari penyelidikan ke penyidikan.

"Bansos Cirebon telah ditingkatkan ke penyidikan, dan menetapkan 3 orang tersangka," kata Widyopramono di Gedung Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (19/1/2014) malam.

Widyopramono menjelaskan, dari tiga tersangka tersebut, salah satunya adalah Wakil Bupati Cirebon aktif Tasiya Soemadi (TS). Sedangkan dua nama lainnya DPC Kordinator penyerahan Bansos yakni Subekti Sunoto (SS), dan Emon Purnomo (EP).

"Satu tersangka adalah masih aktif sebagai Wakil Bupati, dua tersangka lainnya SS dan EP. Sudah ditetapkan. Total kerugian negara tunggu berikutnya hasil penyelidikan. Sementara Rp 1,8 miliar," kata Widyopramono.

Senin (8/12/2014), jaksa memeriksa Wakil Bupati Cirebon Ta‎sya Soemadi terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011.

Pada bulan lalu, tim ‎Satsus Tipikor Kejagung dan BPKP memeriksa 260 warga Kabupaten Cirebon yang menerima dana bansos dari APBD. Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan korupsi penggunaan APBD.

‎Dana bansos itu diberikan pada masa kepemimpinan Bupati Cirebon Dedi Supardi dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Tasya Soemadi. Kini Tasya menjabat sebagai Wakil Bupati Cirebon bersama dengan Sunjaya Purwadi yang menjabat Bupati Cirebon periode 2013-2018.

Menurut laman Wikipedia, Tasya Soemadi adalah mantan Ketua DPRD Cirebon 2004 - 2013, juga pernah menjabat sebagai ketua PAC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 1998-2001. Karir politiknya di partai berlambang "moncong putih" itu terus naik, pada tahun 2003-2013, pria yang lahir pada 3 Des 1966 (48 thn) itu menduduki posisi Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon. [detik/pekanews]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

maidanycom

Search This Blog