Skip to main content

"Megawati Antara Diundang atau Dipermalukan SBY"


Hubungan antara Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang belum juga harmonis dari sekitar tahun 2004 sampai sekarang. Ini terbukti dengan susahnya mereka berdua untuk berjumpa. Entah SBY yang jual mahal, atau Mega yang belum bisa memaafkan "dosa" SBY di masa lalu, entahlah. Yang pasti "perang" antar keduanya masih terasa.

Belakangan ini seperti ada upaya SBY untuk damai dengan Megawati. Kongres Demokrat IV 11 s/d 13 Mei 2015 yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur pun di jadikan sarananya. Tapi sayang, Ketua Umum PDI Perjuangan itu tak sudi hadir. Artinya, upaya SBY dengan mengutus beberapa elite partai Demokrat (Syarief Hasan, Edhie Baskoro & Agus Hermanto) untuk undang Megawati pupus.

Mengapa usaha SBY gagal? Di kabarkan Megawati sibuk, sehingga tidak ada waktu untuk datang ke hajatan 5 tahun sekali yang dilakukan partai Demokrat itu.

Seperti dikabarkan Satunusanews (12/5/15), Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak dapat menghadiri Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya, Jawa Timur 11-13 Mei 2015.

Menurut Hasto karena Megawati masih mempunyai agenda yang padat pasca Kongres IV Bali kemarin. Dalam undangan tersebut Mega hanya mengutus salah satu pengurus DPP partai yang mendapat tugas khusus dari Megawati.

Benarkah sampai sebegitu sibuknya Megawati sehingga tidak bisa datang di acara Kongres Demokrat? Kita ingat, Megawati masih bisa sempatkan datang di Acara Rakernas PAN beberapa waktu lalu. Begitu juga beliau bisa tampil di acara KAA ke 60 di Bandung dan buat "gempar" media.

Asumsi penulis, Megawati merasa di permalukan dengan perlakuan SBY yang cuma mengundangnya melalui utusan saja. Secara tak langsung, SBY sedang balas dendam kepada Megawati. Tentunya, kita masih ingat dulu ketika Megawati mengutus Puan dan beberapa tokoh untuk jumpa dengan SBY. Ya, ketika itu saat momentum mau pemilihan ketua DPR RI untuk periode 2014-2019.

Dilansir JPPN (2/10/14), Puan mengaku mendapat mandat dari Mega untuk menemui SBY sebagai respon atas permintaan tersebut. Tidak hanya dirinya, presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK juga ikut turun tangan menyambung komunikasi dengan SBY.

"Saya, Pak Jokowi, Pak JK, Pak Surya Paloh semua berusaha bertemu Pak SBY. Tapi mungkin Tuhan berkehendak lain," pungkas putri Megawati ini.

Puan pun sempat kesal, karena SBY enggan bertemu.

"Dari pagi saya berusaha menghubungi Pak SBY, juga melalui orang-orang dekat beliau tapi tidak direspon. Dari pagi Puan Maharani ingin bertemu Pak SBY!" ujarnya dengan suara meninggi di gedung DPR RI, Kamis (2/10) dini hari, demikian dilansir JPPN 

Akibat tidak bertemunya, Puan, Jokowi, JK, dan Surya Paloh dengan SBY ketika itu, kursi pucuk pimpinan DPR gagal di raih oleh partai "moncong putih", malah kader Setya Novanto Golkar yang menduduki posisi Ketua dan diikuti dari politsi KMP sebagai wakilnya. Sementara PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2014 cuma bisa gigit jari saja.  

Pastinya, Megawati tak bisa lupakan hal tersebut. Karena saat itu Megawati selaku Ketua Umum PDIP yang mengutus Puan cs untuk berjumpa dengan SBY. Tapi hasilnya nihil. SBY dinilai tidak mau berjumpa dengan utusan Megawati.

Dan sekarang SBY mau Megawati datang ke Kongres Demokrat ke IV tapi dengan cara yang sama dengan Megawati dulu. Bukankah hal itu sama saja dengan balas dendam? Kenapa tidak SBY yang langsung datang? Padahal jika membaca kicauan SBY di Twitter begitu mengharapkan PDIP dan Demokrat bisa "damai".

"Sungguh indah jika konstituen Ibu Megawati & konstituen saya tidak terus "berjarak" & bisa bersatu demi kepentingan bangsa & negara. *SBY*," kicau akun ‏@SBYudhoyono 9 Mei 2015.

Selain itu "kicauan" puitis diatas, SBY dikabarkan tulus undang Mega datang. Tapi kok tidak langsung SBY yang undang Megawati? Apakah kesibukan SBY setelah pensiun dari Presiden menjadi semakin sibuk? Jika memang demi kepentingan bangsa dan negara, mengapa SBY tidak mau meluangkan waktu untuk jumpa dengan Megawati? Ini sangat ironi sekali.

Alangkah baiknya, jika yang mengundang Megawati tuk dapat hadir di kongres Demokrat dilaksanakan langsung oleh SBY. Sekaligus, SBY bisa meminta maaf atas kesalahan-kesalahan masa lalunya kepada Megawati. Dengan begitu, mudah-mudahan Megawati bisa luluh hatinya dan bersedia hadir pada Kongres Demokrat IV, kerjasama politik bisa di bangun lagi.

Seperti diketahui, pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN lalu, Mega bisa hadir lantaran Zulkifli Hasan selaku ketua umum langsung mengundangnya. Kenapa hal tersebut tidak di lakukan SBY? Sejatinya wibawa SBY tidak akan jatuh jika melakukan hal tersebut.

Perlu kita ketahui lagi, Megawati adalah senior bagi SBY dalam karir Presiden. Mega Presiden ke 5 Republik Indonesia, sedang SBY Presiden ke 6 Republik Indonesia. Sudah begitu, SBY pernah menjadi menteri di era Megawati Presiden. Adalah perlakuan tidak tidak sopan bagi seorang junior mengundang senior dengan cara memakai utusan. Bukankah, Ini sama saja mempermalukan Megawati di depan publik?

Jadi wajar saja, jika Megawati tak mau hadir ke acara Kongres Demokrat ke IV. Dan, ketidakdatangan Mega bisa ditafsirkan sebagai "tamparan" kepada SBY yang sudah dinilai mempermalukan Megawati. Ingat, Jokowi -saja- yang saat ini menjabat Presiden, bisa "tunduk" kepada Megawati. Bagaimana pula SBY yang cuma mantan Presiden?

[JK Sinaga]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...