Skip to main content

Mulai Panik, Jokowi "Semprot" Para Menteri di Sidang Kabinet Paripurna


Sepertinya Presiden Jokowi menyadari bahwa kinerja para menteri di kabinet kerjanya tak beres. Dampaknya memang sangat serius, pada kwartal I 2015, ekonomi Indonesia terpuruk, target pendapatan pajak tak sesuai. Mungkin hal tersebut, menjadi salah dua dari masalah-masalah yang lain; mengapa mantan walikota Solo itu "semprot" para menteri.

Seperti dilansir Merdeka (13/5/15), Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas memperingatkan semua menteri-menteri akan organisasi kementerian. Sampai detik ini, kata Jokowi, ada sejumlah kementerian yang peraturan presiden (Perpres-nya) belum dia tandatangani. Nada bicara Jokowi terkesan marah dan menyentil menteri-menteri.

"Sebelum masuk kepada rencana kerja pemerintah tahun 2016, saya ingin memperingatkan kembali masalah yang berkaitan dengan organisasi kementerian," kata Jokowi dalam sambutannya di sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/5).

Dengan tegas, Jokowi mengingatkan semua menteri untuk hati-hati. Sebab, kata dia, jika perpres kementerian belum ditandatangani, maka dapat berimbas pada masalah pertumbuhan ekonomi nasional.

"Hati-hati karena masalah kelembagaan ini rentetannya bisa masuk pada masalah pencairan anggaran, pencarian anggaran bisa masuk kepada serapan anggaran, serapan anggaran bisa masuk kepada pengaruh pertumbuhan ekonomi melemahnya ekonomi dan lain-lainnya, hati-hati," jelas Jokowi.

"Saya harapkan, sebetulnya sudah saya ingatkan ini sejak Januari. Tapi mungkin belum banyak punya feeling bahwa ini akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi melemahnya ekonomi. Sehingga sampai sekarang masih ada yang belum perpres kementeriannya saya tandatangani. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 kementerian," tutup Jokowi.

Dalam sidang kabinet paripurna ini, Presiden Jokowi mengumpulkan semua menteri-menterinya. Termasuk, Panglima TNI dan Kepala Polri.

[sal/merdeka]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...