Skip to main content

Tak Direstui Jadi Kepala Daerah, Ahmad Dhani : Seniman Lebih Tinggi Dari Kepala Daerah


Musisi Ahmad Dhani rasanya harus memendam hasratnya untuk bisa maju menjadi calon kepala daerah pada Pilkada serentak akhir tahun 2015 ini. Pasalnya, mantan suami Maia Estianty itu tak direstui oleh anggota DPR untuk menjadi calon kepala daerah.

Hal itu diungkapkan Bos Republik Cinta Management itu saat ditemui usai menemui anggota DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, di Gedung DPR, Senayan Jakarta Pusat, Senin (11/5).

"Saya ke sini hanya silahturahmi saja ketemu mas Fahri Hamzah dan mas Fadli Zon. Tidak ada motif apa-apa. Beliau juga tak mengizinkan saya untuk maju menjadi calon kepala daerah pada pilkada nanti," ungkap Dhani.

Lebih lanjut Dhani menjelaskan, meski tak ikut maju dalam pilkada, Dhani mengaku siap ikut mendukung para calon kepala daerah.

"Ya, kalau saya mah ikut-ikutan saja mendukung calon yang diajukan sama beliau-beliau (Fahri Hamzah dan Fadli Zon) saat nanti kampanye," lanjutnya.

Dhani juga mengungkapkan, dirinya kini hanya ingin fokus ke dunia musik yang selama ini dijalaninya sejak muda.

"Kedudukan seniman lebih tinggi dari sekadar kepala daerah bahkan kepala negara manapun. Kan kalian enggak tahu kan siapa nama PM Inggris tahun 1960? Siapa nama wali kota London tahun 1960? Tapi pasti kalian kenal siapa itu John Lennon. Itu kan membuktikan bahwa nama seniman lebih dikenal daripada kepala daerah manapun," ujar Dhani.

Sekadar informasi, nama Ahmad Dhani sendiri sempat muncul dalam bursa pemilihan calon kepala daerah yang akan bertarung jadi wali kota Surabaya, Jawa Timur. [sal/beritasatu]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...