Lemahnya kemampuan Presiden Jokowi dalam meminimalisir kegaduhan di tanah air mengakibatkan dana sebesar Rp 5 Triliun menguap setiap harinya. Tak bisa ditepis, dugaan publik yang menyatakan bahwa sepertinya kegaduhan yang terjadi memang di ciptakan oleh pemerintah Jokowi sendiri. Karena sampai sekarang, tidak ada kemauan politik pemerintah untuk menghentikannya. Yang ada malah seperti dipelihara.
Campur tangan pemerintah kepada Golkar dan PPP adalah bukti nyata pemerintah sengaja ciptakan kegaduhan di bidang politik. Selain itu, PSSI juga di bekukan oleh pemerintah. Padahal, urus negara saja pemerintah Jokowi masih belum bisa, kok memaksakan diri urus sepak bola.
Yang disayangkan, efek dari kegaduhan tersebut mengakibatkan ekonomi Indonesia yang anjlok alias terpuruk di usia 6 bulan pemerintahan Jokowi.
Oleh karena itu, dilansir Kompas (12/5/15), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintah segera menyudahi kegaduhan domestik. Kadin menilai anjloknya pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2015 antara lain karena terpengaruh oleh kegaduhan tersebut.
“Perlambatan ekonomi kuartal I kurang menguntungkan bagi roda perekonomian domestik. Dunia usaha pun menilai bahwa kondisi itu diakibatkan oleh beberapa kegaduhan domestik yang sangat mempengaruhi iklim usaha,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah, Natsir Mansyur melalui keterangan tertulis, Jakarta, Senin (11/5/2015).
Natsir berharap pemerintah segera dapat menyelesaikan urusan-urusan politik, sosial, dan keamanan. Natsir menambahkan, selain penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga, masalah politik juga secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian domestik, misalnya masalah Komisi Pemberantasan Korupsi versus Kepolisian RI.
“Perputaran uang yang menguap diperkirakan mencapai Rp 5 triliun per hari karena kegaduhan-kegaduhan itu, yang membuat ekonomi tidak bisa mencapai target pertumbuhan 5,3 persen,” kata dia lagi.
Perekonomian diperparah karena kenaikan kurs dollar AS secara signifikan. Konsekuensinya, indeks saham dan daya beli masyarakat menurun.
Selain itu, Natsir mengatakan perizinan yang tumpang tindah pun menjadi penyebab turunnya perekonomian dan mengganggu kenyamanan dalam berusaha. [sal/kompas]