Skip to main content

Alamak, Gagal Panen Ratusan Warga Terpaksa Makan Makanan Ternak



Akibat gagal panen, ratusan warga di Kecamatan Kualin dan Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), terpaksa mengkonsumsi putak (bagian tengah batang pohon lontar) yang sering digunakan warga untuk pakan ternak.

Ratusan warga yang konsumsi putak itu, berada di lima desa di Kecamatan Kualin yakni Desa Kualin, Toineke,Tuafanu,Tuapakas dan Oni dan dua Desa di Kecamatan Amanuban Selatan yakni Desa Oebelo dan Noemuke.

“Khusus bagi warga yang konsumsi putak, karena mereka sudah kehabisan stok pangan sejak akhir Januari 2015, sebab persediaan pangan yang ada, termasuk bibit lokal yang biasa mereka sisihkan untuk dijadikan sebagai bibit pada musim tanam berikutnya, juga telah dikonsumsi akibat gagal panen,” kata anggota DPRD NTT, Jefry Unbanunaek, kepada Kompas.com, Jumat (1/5/2015) malam.

Sejumlah kepala keluarga yang ditemui Jefry, saat dia melakukan kunjungan kala reses, mengaku sudah mulai mengkonsumsi putak sebagai makanan alternatif.

Warga bukannya malas atau tidak menanam, tetapi minimnya curah hujan di wilayah tersebut menyebabkan bibit yang ditanam tidak bisa tumbuh sesuai harapan.

“Sampai dengan kemarin, Camat Kualin saat saya temui mengaku masih melakukan pendataan. Diperkirakan sekitar 900 kepala keluarga di lima desa yang gagal panen. Ini sebuah fenomena alam yang bisa diprediksi dan bisa dilakukan penanganan secara dini, namun fakta di lapangan masyarakat yang ditemui mengaku sudah mulai mengkonsumsi putak sejak akhir Januari 2015,” ucap Jefry.

Sebagai wakil rakyat, Jefry sangat menyayangkan peristiwa ini. Warga, kata dia, sedang dalam ketidakberdayaan sehingga warga terpaksa menginisiasi sendiri, mengolah batang pohon gewang menjadi makanan alternatif.

Ironisnya, sesuai pengakuan warga, bahwa mereka sudah mengalami keadaan seperti ini sejak Januari 2015, namun pemerintah baru mau melakukan pendataan. Hingga kemarin, Camat Kualin belum bisa menyebutkan data aktualnya.

Hal ini, kata Jefry, adalah bencana, sehingga Pemerintah Daerah TTS melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten TTS, bisa segera turun ke wilayah bencana.

Kondisi ini juga menjadi catatan penting bagi Dinas Pertanian yang memiliki petugas lapangan, harusnya bisa mendeteksi dan segera memberi laporan terkini untuk tindakan antisipasi.

“Setelah melihat kondisi di lapangan, saya akan meminta Pemerintah Kabupaten TTS, maupun Pemerintah Provinsi NTT, untuk segera mengambil langkah-langkah antisipatif secara dini, mengingat apabila semakin lama warga mengkonsumsi putak, maka akan berdampak pada kesehatan warga, terutama pada anak-anak yang bisa berdampak pada tingginya angka gizi buruk,” ucap Jefry. (Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere/Tribunnews)

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...