Skip to main content

"Jokowi Tak Serius Berantas Korupsi, Pimpinan KPK.. Mundurlah" by @PartaiSocmed



    WAHAI PARA PIMPINAN KPK, MUNDURLAH..!! pic.twitter.com/bpE5zixR5Q
   
    Pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan secara efektif jika ada komitmen kuat dari pemimpin negeri
   
    Jadi benar sekali apa yg dikatakan @jokowi_do2. Pemberantasan korupsi itu mudah, asal ada tekad dari pemimpin pic.twitter.com/Pxc0QCYX2q
   
    Pertanyaannya, masihkah terlihat sisa2 komitmen @jokowi_do2 dalam pemberantasan korupsi setelah jadi presiden?
   
    Di awal pemerintahannya kita semua optimis dgn komitmen pemerintahan Jokowi terhadap pemberantasan korupsi
   
    Betapa tidak, sebagai pemegang hak prerogratif presiden bersedia mengajak KPK dan PPATK utk memeriksa calon2 menterinya
   
    Dan presiden Jokowi membuktikan komitmen anti korupsinya dengan mencoret nama2 calon menteri yg di stabillo merah oleh KPK
   
    Namun sayang seribu sayang. Komitmen anti korupsi itu mendadak hilang ketika KPK mentersangkakan calon kapolri pilihan Jokowi
   
    Dan sejak saat itu cobaan demi cobaan berat dihadapi KPK. Sedemikian beratnya hingga KPK benar2 berada di titik nadir
   
    KPK yg dulu gagah perkasa membuat para koruptor terkencing2 ketakutan, kini berubah menjadi tertawaan mereka
   
    Memang KPK masih bisa melakukan penindakan terhadap koruptor tertentu. Tapi beranikah sekarang KPK menindak oknum Polri?
   
    KPK yg tidak berani menindak pihak tertentu sama saja dengan KPK yg tidak berguna sama sekali! KPK yg banci!
   
    Dan @jokowi_do2 sebagai presiden bukannya membuktikan komitmen anti korupsinya, tetapi malah menjadi "ndoro endo" (tuan ngeles)
   
    Apa yg dilakukan presiden @jokowi_do2 tak lebih dari sekedar ngeles sana sini, bersandiwara seolah masih memiliki komitmen anti korupsi
   
    Namun kita semua tahu si "ndoro endo" ini tak mau menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk membuktikan komitmen anti korupsinya
   
    Karena komitmen pemimpin adalah syarat utama perang terhadap korupsi, maka tanpa komitmen yg jelas dari Jokowi segalanya akan sia2 belaka
   
    KPK tidak bisa sendirian berperang menghadapi pengkhianat2 negara bernama koruptor ini. Yg ada KPK justru jadi bulan2an saja
   
    Oleh karenanya kami himbau kepada para pimpinan KPK untuk MUNDUR saja!

    Keberadaan kalian sebagai pimpinan KPK hanya menjadi pigura pencitraan komitmen anti korupsi @jokowi_do2. Sudikah kalian?
   
    Tak ada lagi kebanggaan sbg pimpinan KPK selain menerima gaji besar. Kami yakin kalian bukan orang2 semacam itu. Kalian orang2 terhormat
   
    Berhubung pemberantasan korupsi tak akan efektif tanpa komitmen jelas dari pemimpin. Maka apa gunanya keberadaan kalian sbg pimpinan KPK?
   
    Mundurlah kalian bukan karena kasus Novel Baswedan ini. Mundurlah karena sudah tak ada komitmen anti korupsi dari presiden!

    Biarkan saja mereka berpesta-pora. Jangan ikut melegitimasi pesta-pora itu dgn tetap duduk sbg pimpinan KPK yg tidak mampu berbuat apapun

    Berjihad-lah melawan kebathilan, jika tak mampu melawan setidaknya janganlah bekerjasama dgn kebathilan itu
   
    Jika KPK tak lagi mampu leluasa memberantas korupsi, bukankah ini saat yg tepat bagi kalian untuk mundur? Maka MUNDURLAH!

    Sekarang, satu2nya hal yg perlu dipertahankan adalah semangat tidak menyerah dan harga diri. Bukan jabatan!
   
    Buktikanlah kalian masih punya harga diri dan tak sudi menyerah pada rezim ini dengan MUNDUR!
   
    Sekian himbauan kami. MUNDURLAH sebagai protes keras terhadap rezim ini! Terimakasih.

***
kultwit: @PartaiSocmed

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...