Skip to main content

Setelah Gambar 'Juru Masak' dan 'Pembunuh', Foto Jokowi pun Disingkirkan di Australia



Perlakuan tidak konsisten atau selalu berbedanya Australia merespon gambar atau foto Presiden Jokowi masih terus berlangsung. Awal Jokowi dilantik dulu, ada media Australia yang menggambarkan Jokowi sebagai juru masak dengan memakai celemek. Akibatnya, ragam reaksi publik tak bisa di hindari, ada yang sebut itu penghinaan, namun ada juga yang mengklaim hal tersebut adalah sebuah penghargaan. Seru sekali di kala itu.

Sudahlah, kita tinggalkan saja masalah Jokowi yang pada halaman depan The Courier Mail, digambarkan sedang memasak barbeque di tengah pesta pemimpin dunia. Kini, marilah kita beralih kepada gambar Jokowi yang dibaratkan sebagai pembunuh oleh media Australia juga. Dengan memakai peci dan pakaian jas, tangan Jokowi berlumurah darah, seperti itu kira-kira gambarnya.

Dilansir Rol (30/4), pada edisi Rabu (29/4), media The Courier Mail menampilkan foto yang menggambarkan betapa Presiden Indonesia, Joko Widodo sebagai pembunuh. Foto itu mengilustrasikan Presiden Joko Widodo dengan tangan berlumuran darah.

The Courier Mail membuat judul headline dalam koran tersebut, 'Tangan Yang Berdarah' (Bloody Hands). Tak hanya sampai di situ. Bahkan dalam salah satu pengantar redaksinya, Courier Mail menulis menyebut bahwa Indonesia baru saja melaksanakan eksekusi mati yang kejam.

Dari digambarkan sebagai "juru masak" ke "seperti pembunuh" adalah sebuah lompatan karakter yang mencengangkan, bukan?

Masih terngiang kedua gambar tersebut di benak ratusan juta rakyat Indonesia. Kini terjadi lagi peristiwa kepada foto atau gambar Jokowi di Australia. Kabarnya, foto Presiden Jokowi di singkirkan dari sebuah pameran yang sedang berlangsung di negeri Kangguru itu.

Dilansir Kompas (1/5), yang memuat judul berita "Foto Presiden Jokowi Disingkirkan dari Pameran di Australia" mendapat respon serius dari pembaca. Bahkan sampai tulisan ini diturunkan, sudah 42,451 kali dibaca dan 92,000 kali dibagikan ke media sosial Facebook. Berikut penggalan isi beritanya.

Sebuah foto wajah Presiden Joko Widodo atau Jokowi disingkirkan dari ruang pamer di National Portrait Gallery (NPG), Canberra, Australia, menyusul pelaksanaan eksekusi dua pemimpin kelompok pengedar narkoba yang dikenal dengan julukan "Bali Nine".

Foto tersebut merupakan karya Adam Ferguson yang masuk daftar National Photographic Portrait Prize tahun ini.

Pengelola galeri tersebut awalnya berencana untuk memajang foto itu sampai Juni mendatang.

Direktur galeri tersebut, Angus Trumble, mengatakan, pencopotan foto merupakan tindakan sementara, dan si fotografer telah diberi tahu. Dia mengatakan, mereka khawatir foto itu mungkin akan dirusak oleh seseorang yang marah terkait eksekusi terhadap warga Australia, yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, pada Rabu (29/4/2015) dini hari di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah.

"Menurut saya, Rabu pagi, dalam situasi dan dalam operasional kami, juga berdasarkan penilaian terbaik saya tentang risiko kerusakan pada karya seni, foto itu pun perlu disingkirkan dari ruang pamer," katanya seperti dikutip ABC, Kamis, yang dilaporkan Kompas. (Baca, Betulkah PM Australia Tony Abbott Sindikat Narkoba Internasional?)


Ya, begitulah yang terjadi kepada Jokowi ketika hadir dalam bentuk gambar atau foto di Australia. Untung saja anak Jokowi Gibran Rakabuming Raka sudah lulus sekolah dari Australia, jika tidak, entah bagaimana perasaannya. [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...