Skip to main content

[Novel di Tangkap] Ketimbang Mengancam, Lebih Baik Pimpinan KPK Ajukan Praperadilan



Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso menyarankan, agar lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepuh langkah praperadilan ketimbang mengancam mundur untuk membela Novel Baswedan.

"Praperadilan lebih bagus, jadi jangan lebay," kata Buwas di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (1/5).

Dia mengatakan, Novel Baswedan bukanlah seorang dewa yang kebal atas hukum. Dia menyebut, semua orang sama dimata hukum, termasuk Novel yang merupakan seorang penyidik KPK.

"Novel itu bukan hal yang luar biasa, biasa-biasa saja. Karena dia bukan dewa."

Dia menilai, lembaga KPK tak akan bubar meski Novel ditahan oleh penyidik Bareskrim dalam kasus penganiayaan di Bengkulu itu. "KPK tidak ada Novel tidak akan berhenti, jadi bagian sangat kecil di KPK si Novel ini."

Bekas Kapolda Gorontalo menambahkan, KPK seharusnya dapat lebih positif dalam menanggapi penangkapan Novel. Sebab, jika dibandingkan dengan penangkapan yang dilakukan KPK terhadap koruptor, menurut Buwas, hal itu belum seberapa.

"Belum apa-apa sudah takut. Gagah gitu lho sewaktu nangkap (koruptor) yang lain-lain gagah," sindir jebolan Akpol 84 itu.

Novel ditangkap oleh Bareskrim Polri, Jumat (1/5) dini hari tadi. Setelah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, kemudian dia pun dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua.

Setelah itu, Novel pun diterbangkan ke Bengkulu untuk menjalankan rekonstruksi. Dia dijerat dengan pasal penganiayaan berat dan pembunuhan ketika menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Bengkulu pada 2004 silam.

sumber: Wisnu Yusep - Aktualco

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...