Skip to main content

Aksi Jokowi Tuang Air Minum Aher Tak Seheboh Tuang Air Minum Megawati?



Tersiar gambar Presiden Jokowi dengan Ahmad Heryawan (Aher) sedang duduk tampak akrab berdampingan pada acara KAA 60 di Bandung. Keduanya sama-sama mengenakan baju warna putih.

Tapi, ada yang menarik perhatian dari gambar tersebut, dimana sangat terlihat jelas Jokowi menuang air minum ke gelas Aher. Kejadian ini mengingatkan publik pada waktu Jokowi di Kongres PDIP ke IV di Bali, yakni Jokowi menuangkan air minum untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dari dua kejadian diatas, muncul pertanyaan, kenapa publik cuma heboh saat Jokowi menuang air minum untuk Mega tapi tidak berlaku -hebohnya- kepada Aher, mengapa?

Paling tidak ada dua jawaban yang bisa di hadirkan.

#1. Kejadian di Kongres PDIP IV di Bali banyak media yang mempubliklasikan. Bahkan, media manstream pun ikut memberitakan kejadian Jokowi menuangkan air minum untuk Mega yang langsung di sambut dengan "efhoria" publik berkomentar dan menjadikan hal tersebut topik yang menarik untuk didiskusikan.

Sedang kejadian Jokowi menuangkan air minum tuk Aher di forum KAA, memang tak ada media mainstream yang menjadikan hal tersebut jadi berita untuk di komsumsi publik. Paling cuma di media sosial saja. Kalau pun kedapetan ada media yang berani beritakan, mungkin trennya takkan lama.

#2. Momen di Kongres PDIP IV Bali, publik memang seperti "dipaksa" untuk menjadikan Mega dan Jokowi sebagai "aktor" yang menarik untuk di perhatikan. Sehingga semua gerak-gerik dan ucapan keduanya (Mega-Jokowi) menarik di beritakan lalu dimaknai baik positif atau negatif.

Sedang di forum KAA, Jokowi dan Aher tidak begitu menjadi fokus utama, ada banyak fokus media dalam memberitakan. Mulai dari pakaian makan malam Jokowi, pidato Jokowi yang kritik Bank Dunia (Wordl Bank) dan PBB serta isu lainnya. Di tambah lagi, dalam waktu yang bersamaan publik dikejutkan dengan pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Wakapolri secara tertutup. Intinya, fokus media pecah dan bercabang. Sehingga wajar saja peristiwa Jokowi tuangkan air minum ke gelas Aher tidak begitu 'sexy' tuk diberitakan.

Nah, semoga dua alasan di atas bisa memberikan jawaban bagi sebuah pertanyaan netizen yang berbunyi, "Jokowi tuangin minum Mega jadi ramai.... giliran tuangin minum air ke Aher?," tulis netizen yang sepertinya kecewa dengan kenyataan tersebut. "Kamu yang sabar ya?"

[JK Sinaga]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi