Direktur Eksekutif SNH Advocacy Center Sylviani Abdul Hamid mengatakan, pemerintah Indonesia selaku tuan rumah peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika (KAA) menjadikan isu kemerdekaan Palestina sebagai salah satu agenda utama. Ini membutuhkan perhatian para pemimpin Asia Afrika.
Pemerintah Indonesia bahkan optimis jika kemerdekaan Palestina bisa diakui oleh seluruh dunia. Makanya pemerintah harus mendorong penyelesaian damai masalah Palestina.
Guna membantu Palestina segera meraih kemerdekaannya, ujar Sylvi, pihaknya mendorong pemerintah Indonesia segera memberikan izin pembukaan kantor perwakilan Hamas di Jakarta. "Selain itu juga untuk merealisasikan janji politik Presiden Jokowi ketika kampanye untuk mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina," ujarnya, Selasa, (21/4).
Menurutnya, keinginan Hamas untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan dalam pelaksanaan diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri Dengan Lembaga Asing Non Pemerintah, demikian Rol mengabarkan.
Diketahui sebelumnya, Pemerintahan Jokowi sempat dikecam oleh publik lantaran menolak kantor cabang Hamas dibuka di negara Indonesia.
"Kami menolak pembukaan kantor Hamas. Kan sudah ada Kedutaan Palestina," kata Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi, Senin (1/11), dilansir Rol.
Padahal dibanyak negara sudah ada kantor cabang Hamas, di antaranya Rusia, Jerman, Lebanon, Qatar, Pakistan, beberapa negara di Afrika dan Malaysia.
“Khusus di negeri serumpun seperti Malaysia, meskipun di sana ada Kedutaan Besar Palestina, akan tetapi Hamas sudah membuka kantor perwakilannya sejak empat tahun yang lalu," tegas Ferry Nur membantah argumentasi Menteri Retno.
Atas penolakan tersebut, dilansir Piyungan, publik pun mengecam Presiden Joko Widodo yang dinilai melanggar janji saat kampanye untuk mendukung Palestina.
Di media social twitter, pagi ini (Rabu, 3/12/2014) para netizen yang geram, ramai-ramai mengkritisi kebijakan Jokowi.
"Dulu jualan Palestina pas pilpres murni utk pencitraan," tulis @SangPemburu99.
"Pemerintahan Munafik!!" kecam @amaliasyafiani1
"Takut ama AS, ntar bs turun cepat," cuit @imamsjoko
"Kalau komunis baru mereka dukung," ujar @kevinalifalfar1.
"Hrsnya dibicarain dg wakil rky lebih dulu bukan main tolak," komentar @suhartono99.
"Makin gak respect sama pemerintah Orde Kartu saat ini. :(" tulis @m_iping.
"Pemimpin yg inkar dan dusta, dlu jg akn membantu palestina, tp hamas di tolak untuk mendirikan cabang di indonesia," cuit @samiqsamovic.
"Kesel bgt ama si muna Jokowi! muak!" komen @anesanes80.
"Dan Israel pun bersorak," tulis @HendraHaditya.
Sebenarnya rakyat Indonesia sudah pernah di bohongi oleh Jokowi terkait dukungannya kepada Plaestina. Kini, Jokowi pun menggaungkan lagi dukungan kepada Palestina di KAA ke 60. Tentu saja publik bisa percaya jika ada bukti dibukanya kantor Hamas di Indonesia yang mendapat persetujuan Presiden Jokowi. [sal]