Skip to main content

SBY dan Pemerintahan Jokowi Kembali Berdebat Utang IMF, Makin Panas



Perdebatan antara pemerintahan Jokowi dengan SBY soal utang Indonesia ke IMF jadi panjang. SBY mengklaim, semua utang ke IMF sudah lunas sejak 2006, saat dirinya memerintah. Tapi, pihak Istana menyanggah, bahwa saat ini Indonesia masih berutang ke IMF karena ada pinjaman pada 2009, saat SBY memerintah.

Di 2006 tidak ada, tapi 2009 muncul lagi. (Utangnya) masih ada sampai hari ini," ucap Seskab Andi Widjajanto di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (28/4).

Perbedatan utang ini muncul saat Jokowi mengklarifikasi isi pidatonya di Konferensi Asia Afrika bahwa Indonesia tidak anti IMF sebelum berangkat ke KTT ASEAN Minggu (26/4). Sebab, sampai saat ini Indonesia juga masih berutang ke IMF.

Mendengar ini, SBY merasa tertanggu dengan pernyataan itu. Kepada Rakyat Merdeka, SBY menjelaskan secara rinci bahwa utang Indonesia ke IMF sudah lunas sejak 2006. Dalam akun twitternya, @SBYudhoyono, SBY juga membuat beberapa cuitan untuk menjelaskan kinerjanya selama meminta Indonesia dalam melunasi utang tersebut.

Kini, pihak Istana membantah semua penjelasan SBY itu. Posisi utang luar negeri Indonesia menurut kreditor dari statistik utang luar negeri Indonesia dari Kementerian Keuangan, di 2006 memang tidak memiliki utang dengan IMF, tapi muncul lagi tahun 2009.
Besarnya 3 miliar dolar AS. Terus ada sampai hari ini,” jelas Andi.

Menurut Andi, pernyataan SBY bahwa utang Indonesia ke IMF lunas pada 2006 memang betul. Tetapi data dari statistik utang luar negeri Indonesia, ya ada. ADB dan IMF ya ada di 2009,” jelasnya.

Untuk saat ini, sisa utang tersebut tinggal 2,9 miliar dolar AS. Andi mengaku tidak tahu keperluan utang itu untuk apa. Silakan ditanya Kemenkeu atau BI,” jelasnya.

Apa Presiden Jokowi ingin segera melunasi utang itu? Andi menjelaskan, untuk pembayaran utang selalu ada di APBN. Tapi kami menjaga rasio utang ke PDB, ada yang kita jaga antara 20-24 persen supaya tetap di level itu, tidak lebih dari itu,” tandasnya. [rus/rmol]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...