Skip to main content

SBY dan Pemerintahan Jokowi Kembali Berdebat Utang IMF, Makin Panas



Perdebatan antara pemerintahan Jokowi dengan SBY soal utang Indonesia ke IMF jadi panjang. SBY mengklaim, semua utang ke IMF sudah lunas sejak 2006, saat dirinya memerintah. Tapi, pihak Istana menyanggah, bahwa saat ini Indonesia masih berutang ke IMF karena ada pinjaman pada 2009, saat SBY memerintah.

Di 2006 tidak ada, tapi 2009 muncul lagi. (Utangnya) masih ada sampai hari ini," ucap Seskab Andi Widjajanto di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (28/4).

Perbedatan utang ini muncul saat Jokowi mengklarifikasi isi pidatonya di Konferensi Asia Afrika bahwa Indonesia tidak anti IMF sebelum berangkat ke KTT ASEAN Minggu (26/4). Sebab, sampai saat ini Indonesia juga masih berutang ke IMF.

Mendengar ini, SBY merasa tertanggu dengan pernyataan itu. Kepada Rakyat Merdeka, SBY menjelaskan secara rinci bahwa utang Indonesia ke IMF sudah lunas sejak 2006. Dalam akun twitternya, @SBYudhoyono, SBY juga membuat beberapa cuitan untuk menjelaskan kinerjanya selama meminta Indonesia dalam melunasi utang tersebut.

Kini, pihak Istana membantah semua penjelasan SBY itu. Posisi utang luar negeri Indonesia menurut kreditor dari statistik utang luar negeri Indonesia dari Kementerian Keuangan, di 2006 memang tidak memiliki utang dengan IMF, tapi muncul lagi tahun 2009.
Besarnya 3 miliar dolar AS. Terus ada sampai hari ini,” jelas Andi.

Menurut Andi, pernyataan SBY bahwa utang Indonesia ke IMF lunas pada 2006 memang betul. Tetapi data dari statistik utang luar negeri Indonesia, ya ada. ADB dan IMF ya ada di 2009,” jelasnya.

Untuk saat ini, sisa utang tersebut tinggal 2,9 miliar dolar AS. Andi mengaku tidak tahu keperluan utang itu untuk apa. Silakan ditanya Kemenkeu atau BI,” jelasnya.

Apa Presiden Jokowi ingin segera melunasi utang itu? Andi menjelaskan, untuk pembayaran utang selalu ada di APBN. Tapi kami menjaga rasio utang ke PDB, ada yang kita jaga antara 20-24 persen supaya tetap di level itu, tidak lebih dari itu,” tandasnya. [rus/rmol]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi