Skip to main content

Inilah Sebab Jusuf Kalla Alergi Kepada Bank Syariah dan Palestina Merdeka


Ada untungnya juga mengapa Jusuf Kalla tidak menjadi Presiden Indonesia. Dan rahasianya,  pria asal Makasar itu anti terhadap Bank Syariah dan kemerdekaan Palestina, yang secara langsung sebenarnya: kakek 10 cucu tersebut sedang anti terhadap agamanya sendiri, Islam.

Terkait dengan bank syariah, beberapa waktu yang lalu, keluar pernyataan JK yang meminta istilah-istilah arab di bank syariah di ganti dengan bahasa Indonesia.

"Pak Wapres juga arahannya supaya istilah instrumen yang sekarang pakai bahasa Arab semua, mudarabah wakallah itu bisa di-Indonesiakan," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (10/3/2015), dilansir Kompas. 

Ternyata tidak sampai disitu saja JK semakin menampakkan dirinya sebagai anti Islam. Pada tanggal 17 April 205 bertepatan dengan KAA ke 60 di Indonesia, JK menegaskan dan berharap masyarakat tidak terus mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggaungkan kembali kemerdekaan negara Palestina dalam forum Konferensi Asia-Afrika. Karena hal tersebut merupakan masalah lama yang sudah sering dibahas di forum-forum internasional.

“Itukan sudah masalah yang selalu, klasik itu. Ndak dibahas lagi,” kata JK, sapaan akrab Wapres, saat dikonfirmasi, di Kantor Wakil Presiden, Jumat (17/4/2015).

Menurut JK, sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi dalam forum internasional ihwal kemerdekaan palestina. Semuanya tergantung pada waktu untuk kemerdekaan Palestina. “Apa yang yang mau dibahas lagi coba. Tinggal dituntut kapan merdekanya kan,” tutup JK, dilansir citizenjurnalism.com.

Pernyataan JK terkait sikapnya yang cendrung meremehkan isu kemerdekaan Palestina di bahas di KAA, tentu semakin menunjukkan dirinya yang memang anti Palestina. Hal ini terungkap sendiri dengan pujian JK kepada negara Amerika Serikat bebepa waktu yang lalu.

Dilansir Sindonews, Jusuf Kalla (JK) mengakui, jika dirinya pro terhadap negara Amerika Serikat (AS). Karena menurut JK, tidak ada yang salah terhadap negeri Paman Sam tersebut.

"Lho, apa yang salah dengan negara Amerika," kata JK ketika ditanya mengenai isu yang berkembang bahwa dirinya pro AS, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2014).

Ternyata JK bukan cuma pemuji Amerika, JK juga sebagai orang yang pro kepada Amerika. Padahal sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), apa Jusuf Kalla tidak tahu, bahwa Amerika lah negara yang menghambat kemerdekaan Palestina sampai kini. Selain itu, Amerika lah yang terus menerus membantu anggaran perang Israel untuk serang dan taklukkan serta hilangkan Palestina dari peta dunia. Meski Israel tak pernah bisa.

Akhirnya, memang susah dan kurang kerjaan jika berharap kepadaWakil Presiden Jusuf Kalla untuk berpihak kepada Islam dan kemerdekaan Palestina, lantaran -sejatinya- JK posisinya berpihak kepada negara yang memusuhi Islam.

Semoga saja Allah tidak mencabut nyawa suami dari Mufidah Miad Saad ketika sedang berjuang mati-matian tuk membela Amerika. Amin.

[JK Sinaga]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...