Skip to main content

Ini Standar Ganda Pidato Jokowi Dukung Palestina Merdeka Di Forum KAA by: @bang_dw



JOKOWI pidato dukung kemerdekaan Palestina dibarengi issu tatanan dunia baru | dan peta dunia yang berubah ke asia (tingkok) | haha

Jokowi kini telah mjadi 'marketing' Tiongkok | tuk pesan kpd dunia | PBB dan barat | tangan tangan tiongkok di KAA kali ini sangat terasa

Kalau jokowi mau fair | mengapa politik luar negeri tiongkok tidak dia kritik juga | hegemoni asia | haha

KAA kali ini 'wahana' milik tiongkok | bukan Indonesia | jokowi kritik PBB lalu menggiring tatanan dunia baru kpd hegemoni asia | tiongkok?

kemerdekaan Palestina itu sejak KAA 1955 uda jadi tagline perjuangan KAA | uda jadi bahan bahasan tiap pertemuan KAA dilakukan

Jadi ada standar ganda dibalik bombastisnya berita tentang jokowi dukung kemerdekaan palestina | seolah olah materi perjuangan baru KAA

TETAPI | Publik tidak menangkap pesan | ketika jokowi bicara palestina | lanjut kepada tatanan dunia baru | lalu kritik PBB | hegemoni asia

Kalau Jokowi bicara tentang kemerdekaan palestina menjadi tagline | ada gerakan untuk hentikan Israel dan barat | seperti dulu soekarno

ada yang ngasih ingpo | pidato jokowi kritik PBB. IMF, bank dunia dan bla bla lainnya | sebagai respon | jokowi ditolak mereka | cc luhut

jokowi ngegertak | berharap barat merespon | mulai baikin jokowi | dan telepon | hello mister jokowi.. | cc luhut binsar

dan gertakan jokowi ke barat | juga meberi bukti | 'anak yang baik' kepada tiongkok | untuk minta back up proyek tol laut yang makin gajebo

***
kultwit : @bang_dw
Labels:

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...
Read more

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...
Read more

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...
Read more