Skip to main content

Jangankan Nyawa WNI di Luar Negeri, Nyawa Rakyat di Dalam Negeri Saja Jokowi Tak Peduli



Adalah kewajiban seorang pemimppin untuk melindungi rakyatnya, baik kebutuhan makan, minum sampai kebutuhan pendidikan dan lain sebagainya. Tapi selain semua itu, perlindungan terhadap nyawa rakyat pun menjadi kewajiban mutlak seorang pemimpin dalam sebuah negara.

Indonesia dengan 240 juta jiwa, kini di pimpin oleh presiden yang bernama Jokowi dan wakil presiden Jusuf Kalla. Berarti ada ratusan juta nyawa yang menjadi tanggung jawab mereka.

Anehnya, nyawa rakyat Indonesia seperti tak begitu dipedulikan oleh Jokowi selaku presiden, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Usia pemerintahan Jokowi yang belum cukup 6 bulan ada kejadian yang begitu memilukan.

Di dalam negeri, satu keluarga meninggal dunia bunuh diri karena tekanan ekonomi keluarga menjadi peringatan agar pemerintah peduli atas kesulitan hidup rakyat. Aksi bunuh diri satu keluarga tersebut terjadi pada 3 April 2015 lalu di daerah Kediri,  Jawa Timur.  Kartu sakti Jokowi ternyata tak sakti mengatasi masalah ekonomi rakyat.

Jawa Pos Radar Kediri melaporkan, status penganggur karena mengundurkan diri sebagai sales perusahaan farmasi dua bulan lalu membuat Yudi resah. Keuangan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya pun langsung morat-marit. Apalagi satu-satunya sumber keuangan dari penghasilan istrinya, Fajar Retno, 38, yang bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan farmasi, terhenti. Sebab, Retno ikut mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas.

Yudi sudah berupaya bertahan dengan bekerja serabutan. Dia pun pindah rumah dari kontrakan di Kelurahan Semampir, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, ke rumah orang tua di Desa Minggiran di kecamatan yang sama. Namun, semua usaha itu dirasa belum cukup. Sebab, mereka juga harus menanggung kebutuhan Ola, 7, anak semata wayang Yudi dan Retno yang baru kelas 1 SD. Di luar dugaan, kesusahan hidup tersebut membuat Yudi patah harapan.

Jumat (3/4/2015) sekitar pukul 20.00, jasad Yudi ditemukan terbujur kaku bersama jasad Retno dan Ola.

Tahukah Presiden Jokowi akan informasi satu keluarga bunuh diri tersebut? Jika tahu kenapa tidak ada pernyataan bela sungkawa? Intinya, Jokowi tak peduli dengan nyawa rakyat Indonesia. Titik.

Jadi, jangan berharap Jokowi peduli dengan nyawa Siti Zainab di Arab Saudi yang di hukum pancung pemerintahan Saudi pada 14 April 2015 waktu setempat. Untuk tahu saja, Jokowi pun tidak tahu. Hal ini memang lucu, bagaimana bisa seorang presiden tidak tahu rakyatnya mau di hukum mati di negara lain. Sungguh diluar batas nalar.

Betapa hancurnya perasaan jadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) walau dujuluki sebagai "Pahlawan Devisa" namun nyawanya tak di pedulikan Jokowi.

Yang malah membuat aneh, Presiden Jokowi malah menyalahkan negara Arab Saudi yang di tuding melakukan hukuman mati secara diam-diam. Apa tidak lebih baik Jokowi protes ke Arab Saudi saat nyawa Siti Zainab belum melayang? Harusnya.

Saat ini, kita patut salut dengan negara Australia yang begitu menjaga nyawa warganya di Indonesia terlepas mereka salah atau benar.

Dan seharusnya negara Indonesia pro aktif dalam melindungi warganya baik di dalam maupun di luar negeri. Faktanya, yang dilakukan Jokowi, adalah malah melindungi nyawa warga negara Australia (Duo Bali Nine) gembong narkoba dari pada peduli dan melindungi nyawa rakyat Indonesia sendiri. Jika melihat kejadian ini, betul kata Megawati, ternyata Jokowi cuma "Petugas Partai". [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...