Skip to main content

Ahok tolak bantu Richie yang siap jual ginjal biayai lahiran anak

(Sebelumnya baca : Setelah Bersalin Istri Kena Biaya 28Jt Tak Bisa Bayar). Sepertinya sangat ironi kejadian yang sebanarnya tak disengaja oleh Richie pria yang sempat mengalami panik ketika istrinya sudah hendak melahirkan. Sementara Ahok Menyikapi aduan Richie Dian Permana yang istri dan anaknya ditahan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Tambak dengan tidak bertanggung jawab sebagai pemimpin di wilayah jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama justru mempertanyakan kenapa sampai memilih Rumah Sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS.

"Rumah sakit itu tidak ada alasan. Itu dia masuk kelas satu lagi. Jangan masuk kelas I dong," kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Senin (13/4/2015).

Dikatakan dia untuk membedakan orang mampu dan tidak mampu sederhana, cukup dengan menawarkan mau masuk kelas III atau tidak.
"Kalau tidak mau masuk klas III berarti dia sengaja. Sederhana. Makanya saya tidak bisa bedakan. Orang naik mobil juga belum tentu kayak kalau ngutang bank gimana. Kalau kamu masuk kelas III berarti kamu tidak mampu," katanya.

Dikatakannya dirinya pernah menemukan kasus orang melahirkan seperti itu.

"Disitu ada berapa rumah sakit kenapa dia pilih yang tidak terima BPJS. Sudah ke sana kelas I lagi, suda begitu tidak bisa keluar teriak-teriak. Ya tidak bisa kalau begitu nanti semua ikut-ikutan," ungkapnya.

Dikatakan mantan Bupati Belitung Timur ini, pihaknya sudah mensosialisasikan mengenai penggunaan kartu BPJS tersebut.

"Sudah jelas masuk-masuk rumah sakit melahirkan, kecuali kamu kecelakaan ya. Itukan sudah dicek setiap hari. Banyak sekali. Kalau bilang sosialisasinya tidak bagus kenapa peserta BPJS sudah 8,5 juta orang. Berarti orang-orang ini memang tidak mau masuk," katanya.

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...