Meski Tak Peduli Dengan HUT TNI AU ke-69, Jokowi Diangkat Jadi Warga Kehormatan TNI

TNI Angkatan Udara memperingati hari ulang tahunnya ke-69 tahun di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (9/4). Namun dalam acara tersebut tak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

"Pak Presiden berhalangan katanya ada agenda negara," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto usai acara HUT TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Kamis (9/4), dilansir Merdeka.

Ternyata bukan agenda negara yang di hadiri Jokowi, namun agenda Partai. Ya, di waktu bersamaan dengan HUT TNI AU ke 69 pada 9 April 2015 lalu, berlangsung juga Kongres PDIP ke IV di Bali.

Jokowi lebih memilih hadir di Kongres PDIP, meski terkesan dilecehkan oleh Megawati dan PDIP, yakni tidak di perbolehkan berpidato atau beri kata sambutan. Padahal Jokowi datang dengan fasilitas negara, bukan fasilitas partai. Sontak, dunia jadi heboh, sampai-sampai media asing ikut menghebohkan kejadian konyol itu.

Nah, yang buat aneh adalah, meski Jokowi lupakan HUT TNI AU ke 69, tapi Jokowi diangkat menjadi warga kehormatan TNI. Sungguh mulia hati para Tentara Negara Indonesia. Hal ini seperti diberitakan laman Tempo (16/4) dan berikut informasinya.

Presiden Joko Widodo diangkat menjadi warga kehormatan pasukan khusus TNI. Pemberian status baru tersebut ditandai dengan apel kebesaran di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Kamis pagi, 16 April 2015.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan memimpin apel kebesaran pembaretan tersebut. Dia didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna dan perwira tinggi Mabes TNI.

Tema pembaretan kali ini adalah "Melalui apel kebesaran dan pengangkatan Presiden RI ke-7 selaku pemegang kekuasaan tertinggi TNI sebagai warga kehormatan pasukan khusus TNI, kita wujudkan profesionalisme prajurit guna mendukung pelaksanaan Tupok TNI."

Upacara ini melibatkan 6.540 petugas yang terdiri dari 750 personel Mabes TNI, 2.100 prajurit TNI AD, 2.050 prajurit TNI AL dan 1.550 prajurit TNI AU, demikian Tempo mengabarkan.

Jika dimaknai lebih jauh, apakah TNI benar-benar jadikan Jokowi sebagai Warga Kehormatan TNI, atau cuma "sindiran" saja? Biarlah si "petugas partai" yang merasakan. [sal]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

maidanycom

Search This Blog