Apakah Ahok Mau Membantu Warganya ini? Setelah Bersalin Istri Kena Biaya 28Jt Tak Bisa Bayar

Tak ada pilihan lain sepertinya yang dilakukan bapak muda ini berusia 31 tahun, Richie Dian Permana namanya, yang bisa dilakukannya hanya mengadukan permasalahan yang tengah membelit keluarganya pada Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Istrinya, Fenomena (33) tidak mampu membayar biaya persalinan buah hati mereka di RSIA Tambak, Jakarta Selatan.

"Awalnya, saya dan istri ke puskesmas Bidaracina di daerah Cawang tapi di tengah prjalanan air ketuban istri saya pecah. Saking paniknya, saya meminta orang terdekat puskesmas untuk mengantar ke RS Tambak," cerita Richie kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (13/4/2015) petang.

Kondisi yang cukup darurat itu benar-benar tak pernah ia duga sebelumnya sebab ternyata biaya persalinan itu menelan biaya hingga lebih dari Rp 28 juta. Pria kelahiran Padang Panjang itu pun putar otak karena pekerjaannya sebagai outsourcing kreditor di salah satu bank menyebabkan Richie kesulitan melunasi.

Terlebih, rumah sakit tersebut tidak bekerjasama dengan program BPJS. Niat untuk menjual ginjalnya pun sempat terlontar dari mulut Richie kepada salah seorang teman.

"Sudah boleh pulang, pas mau pulang diminta rincian administrasi sebesar Rp 28.224.302. Karena nggak punya dari kelas 1 dipindah ke kelas 3, tapi tagihan kamar tetap berjalan padahal nggak dapat pelayanan makan. Cuma bayar uang makan. Itu bisa sampai Rp 28 juta karena RS Tambak nggak bekerjasama dengan BPJS," lanjutnya.

Sebelum ingin mengadu nasibnya ini kepada Ahok, dia juga mengaku sudah menanyakan pada Kadinkes DKI Koesmedi perihal nasibnya. Richie pun diminta untuk meminta kelengkapan berkas dari rumah sakit. Dia membawa berkas dokumen, termasuk Surat Keterangan Tidak Mampu dari Ketua RT setempat.

Kini, dia berupaya meminta bantuan dari Ahok untuk meringankan beban pria yang tinggal di Kebon Jeruk, Jakarta Barat tersebut melunasi pembayaran istrinya. "Kiranya Pak Gubernur berkenan membantu bayar ke RS Tambak supaya anak dan istri bisa pulang," pungkasnya dengan raut wajah sedih.

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

maidanycom

Search This Blog