Aha! Presiden Jokowi Ingin Pidatonya di KAA Lebih "Berisi"

Presiden Joko Widodo ingin pidato yang akan disampaikannya pada Konferensi Asia-Afrika 2015 tidak sekadar sambutan normatif. Jokowi menitikberatkan bahwa pidatonya nanti harus menyinggung isu-isu ketidakadilan global yang tak bisa diselesaikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

"Saya titip nanti yang saya sampaikan dalam pidato nanti bukan suatu normatif, biasa, tapi betul-betul sebuah pesan kuat," ujar Presiden Jokowi, saat membuka rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan staf kepresidenan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (17/4/2015).

Presiden mengatakan, pidatonya nanti perlu menyinggung masalah tatanan baru, keseimbangan global, dan keadilan global.

"Yang kita lihat sekarang ini United Nation tidak memesankan itu," kata dia.

Contohnya salah satu ketidakberhasilan PBB, menurut Jokowi, adalah dalam mengatasi konflik di Irak.

Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir belum mau membuka rancangan pidato yang akan disampaikan Presiden Jokowi dalam forum KAA 2015. Menurut dia, isu yang disinggung Jokowi dalam rapat terbatas kali ini akan menjadi substansi pidato.

"Tapi saya enggak bisa detil substansinya sekarang," kata Fachir.

Peringatan 60 tahun KAA akan berlangsung dari 19-24 April 2015. Pada 19 April akan dilangsungkan pertemuan pejabat tinggi (SOM) di Jakarta dan Pertemuan Tingkat Menteri pada 20 April. Sedangkan Konferensi Tingkat Tinggi KAA akan berlangsung di Jakarta pada 22-23 April. Rangkaian peringatan 60 tahun KAA akan berakhir pada 24 April di Bandung di mana para kepala negara akan melakukan historical walk dari Hotel Savoy Homman ke Gedung Merdeka.

KTT KAA tahun ini diharapkan menghasilkan tiga dokumen yaitu Bandung Message, Deklarasi Penguatan Kemitraan Strategis Asia dan Afrika (NAASP) dan deklarasi mendukung kemerdekaan Palestina, demikian Kompas mengabarkan (17/4). [sal]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

maidanycom

Search This Blog